Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk tidak menerapkan politik diskriminatif dan menegakkan netralitas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan penjabat kepala daerah untuk menegakkan netralitas kontradiktif dengan tindakan yang terjadi terhadap capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Satu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat terlebih sebelumnya pak presiden mengumpulkan Pj gubernur dan memberikan arahan-arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Jokowi di Bali dan Sumatera Barat ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," jelasnya.
Hasto yang ditemui seusai rapat TPN Ganjar Mahfud, Rabu (1/11) di Jakarta menerangkan pencopotan atribut pemilu capres dan cawapresnya di Bali beberapa waktu lalu, direspons keras oleh publik.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud MD: Ketidaknetralan Pemerintah Terlihat Jelas
"Itu mencederai rasa keadilan. Tapi respons masyarakat mengatakan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Kami mendengarkan dari seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan apalagi sifatnya diskriminatif," sambungnya.
Menurutnya dari situasi yang tidak sehat tersebut kemudian muncul gerakan pemilu jurdil seperti yang pernah dibentuk yakni komite independen kemenangan pemilu yang disuarakan para aktivis.
Baca juga: Menteri yang Terlibat Pemenangan Capres Didesak Mundur
Masyarakat dinilai Hasto sudah sangat cerdas dan menjadi bagian dari instrumen sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa abuse of power.
"Dengan penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul bendera atribut secara masif dari partai lain, kemudian menimbulkan kecurigaan," imbuhnya.
Hasto pun merespon tanggapan Jokowi yang tertawa saat ditanya dirinya meninggalkan partai yang telah membesarkannya.
"Ya bagus presiden bisa tertawa," tukasnya. (Sru)
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA).
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik.
Ketidakhadiran Hasto ke KPK akan dininilai penyidik
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved