Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NAMA pasangan Moeldoko dan Gibran Rakabuming Raka muncul di tengah kontestasi Capres dan Cawapres yang telah diusung para partai politik. Kedua tokoh ini dianggap sebagai calon alternatif yang potensial dan bisa diperhitungkan.
“Kalau saya beri tanggapan kita review historical kita, Pak Moeldoko pernah memimpin apa? Pernah sebagai Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Presiden. Lalu Mas Gibran punya juga punya track record bagus sebagai wali kota Solo, bagi saya, kenapa enggak (mereka jadi calon alternatif)?” kata Agung Raharjo, Dosen Ilmu Komunikasi Bina Sarana Informatika dalam diskusi berjudul “Benarkah Moeldoko-Gibran Terobosan Terbaik Pilpres di Mata Profesional, Wartawan, Selebriti dan Pegiat Media Sosial?” di D’Hara Food Court, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10).
Menurut Agung, Moeldoko, yang sudah berpengalaman, dan Gibran sebagai sosok muda yang juga dipercaya menjadi wali kota merupakan kolaborasi yang cukup baik. Keduanya dianggap akan saling melengkapi satu sama lain dalam memimpin Indonesia nantinya.
Baca juga : Aliansi Pekerja Media Harap Moeldoko-Gibran Diusung Jadi Capres-Cawapres
Hal senada diutarakan Mahardika Nadja. Selebgram dengan latar belakang Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan ini berpendapat Moeldoko merupakan sosok luar biasa yang mempunyai latar belakang cukup baik dan kredibilitas yang mumpuni.
“Pak Moeldoko itu sosok luar bisa. Beliau jebolan TNI, KSP, dan untuk posisi seperti itu harusnya Moeldoko punya kredibilitas tinggi, menurut saya cocok bisa jadi calon alternatif. Kalau Gibran masih tergolong muda, kalau dipikirkan kembali beda generasi, nah beda generasi ini yang bisa membangun Indonesia lebih baik,” terangnya.
Nadja menambahkan untuk menjadi pemimpin negara dibutuhkan orang kompeten, tidak cukup hanya pintar saja. Dari calon yang ada, Anies Baswedan merupakan sosok yang cukup mumpuni karena pernah memimpin DKI Jakarta.
Baca juga : Asosiasi Pekerja Televisi Dukung Moeldoko-Gibran Maju Jadi Capres-Cawapres
Begitu pula dengan Ganjar Pranowo serta Prabowo Subiato. Mereka semua dianggap sebagai calon pemimpin terbaik negeri ini. Namun sosok Moeldoko juga dianggap mampu bersaing dengan pengalaman yang dimiliki.
“Kalau bahas Moeldoko - Gibran, dia sudah cakap, dan ngerti how the game play,” tegasnya.
Iskandar, jurnalis salah satu media nasional yang ikut dalam diskusi itu, berpendapat jika ingin memilih calon Presiden dan Wakil Presiden tentunya harus melihat rekam jejak. Moeldoko dianggap mempunyai rekam jejak yang teruji karena mempunyai latar belakang yang cukup mumpuni.
Baca juga : Relawan Sakti Gelar Kick Off Gerakan Door To Door 2 Juta Rumah untuk Menangkan Prabowo - Gibran
“Menurut saya, kalaupun muncul nama Moeldoko dan Gibran tentu akan menjadi warna tersendiri bahkan saya yakin para calon yang sudah ada pun akan senang jika kedua nama ini juga ikut kontestasi,” pungkasnya.
Artis senior Tessa Mariska berpendapat rekam jejak memang cukup penting dalam memilih pemimpin. Meskipun begitu ia berharap nantinya akan ada perwakilan artis maupun pekerja seni dalam kontestasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Menurutnya, banyak pekerja seni yang juga sudah teruji memimpin dengan menjadi kepala daerah, anggota dewan dan jabatan penting lainnya.
“Walaupun artis kita juga sekolah ada yang berkompetisi track record bagus. Misalnya Rano Karno, Dede Yusuf, dan lain-lain. kenapa kita nggak memunculkan salah satu kalangan artis, alangkah berharapnya kita kalau 02 (Wapres)-nya artis,” tuturnya. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved