Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Ujang Komarudin menyebut ada tiga nama Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pendamping capres yang diusung PDIP-PPP, Ganjar Pranowo, yang belakangan ini menguat.
Menurutnya, ketiga nama tersebut merupakan tokoh-tokoh yang dianggap mewakili kalangan organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) antara lain Yenny Wahid, Mahfud MD, dan Said Aqil Siradj.
Pengamat politik Ujang Komarudin pun memberikan analisa terkait peta kekuatan ketiga sosok tersebut. Menurutnya, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, memiliki keunggulan bila dibandingkan Mahfud dan Said Aqil Siradj teruatama terkait ke-NU-annya.
Baca juga: Ganjar Center Sebut Yenny Wahid Miliki Skor Tertinggi Cawapres Ideal
"Jadi memang Pilpres kali ini, cawapres yang dibutuhkan itu representasi NU. Maka siapa sosok yang paling kental ke-NU-annya, dari tiga nama ini saya melihat ya Mbak Yenny Wahid. Mbak Yenny ini kan cicit dari pendiri NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, anak dari Gus Dur, yang juga mantan Ketum PBNU. Dia sendiri pengurus PBNU. Artinya secara biologis dan ideologis beliau mengalir darah NU," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Selasa (17/10).
"Yenny bukan hanya dekat dengan NU, tapi dia merepresentasikan NU itu sendiri karena dia memiliki garis keturunan di situ," tambahnya.
Di samping sebagai dzuriyah pendiri NU, Yenny Wahid, dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, memiliki basis massa yang lebih real di akar rumput NU terutama di kalangan NU kultural, kiai-kiai kampung, pesentren yang terafiliasi dengan NU serta para pengikut Gus Dur atau Gusdurian.
Baca juga: Jika Didampingi Yenny, Ganjar Dapat Kalahkan Prabowo
Di samping itu, Yenny Wahid, yang kini menjadi Direktur Wahid Institute selalu memperjuangkan Islam moderat, mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia.
"Dengan kiprah beliau di isu ini, tentu banyak simpatisan yang akan mendukung beliau terutama kalangan minoritas dan kaum yang termarjinalkan di republik ini," jelasnya.
Di sisi lain, Yenny disebut sebagai satu-satunya sosok tokoh perempuan dari NU.
"Beliau representasi perempuan, dan representasi tokoh dari Jawa Timur. Ini yang perlu diperhitungkan pengaruh elektoralnya," ungkapnya.
Sementara itu, terkait sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ujang menilai keunggulanmya dari sisi pengalaman di dunia pemerintahan. Sebab, dia pernah menjadi menteri, anggota DPR, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pak Mahfud ini keunggulannya beliau pernah menduduki kursi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi dianggap memiliki pengalaman yang lengkap," katanya.
Namun demikian, ditegaskan Dosen Universitas Al-Azhar itu modal tersebut tidak cukup di tengah politik elektoral.
"Pak Mahfud ini, tokoh senior yang berpengalaman di dunia pemerintahan. tapi kadang itu tidak serta merta membuat masyarakat sebagai untuk memilih dia. Bagi Capres yang terpenting apakah dia memiliki elektabilitas dan mendongkrak suara atau tidak," katanya.
Selanjutnya, problem Mahfud adalah saat ini, lanjutnya, sering dianggap tidak merepresentasikan NU karena dia tidak pernah secara spesifik di struktural NU.
"Pak Mahfud ini sering dianggap bukan representasi NU. Pada Pilpres 2019 yang lalu, beliau dibatalkan jadi cawapres di last minute karena dianggap tidak mewakili NU, makanya digantikan Kiai Ma'ruf Amin," ujarnya.
Menurutnya, Mahfud tidak memiliki bassis massa yang kuat di kalangan NU dan pesantren yang terafiliasi NU.
"Beliau ini tidak pernah di struktural NU dan lebih banyak aktif di lembaga nonformal NU. Beliau juga tidak memiliki bassis massa yang kuat di akar rumput," jelasnya.
Terkait sosok Said Aqil Siradj, Ujang menilai memiliki keunggulan karena dia pernah menjadi Ketua Umum PBNU sehingga ke-NU-annya tidak diragukan.
Namun, Said Aqil, saat ini, tidak lagi menjabat Ketum PBNU sehingga sudah tidak punya kekuatan menggerakkan massa nahdliyin.
"Kiai Said ini mantan Ketum PBNU, tentu kekuatannya menggerakkan massa nahdliyin sudah tidak seperti dulu saat menjabat," katanya.
"Berbeda dengan Yenny Wahid, meskipun bukan Ketum PBNU tapi punya bassis massa di akar rumput. Ini karena beliau dzuriah pendiri NU dan banyak pengikut Gus Dur," tambahnya.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah sosok kiai Said belakangan ini kerap memiliki masalah
"Kiai Said saya lihat di media belakangan beberapa kali berobat ke luar negeri. Ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi koalisi, apalagi cawapres harus keliling Indonesia saat kampanye nanti," pungkasnya. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved