PMII Soroti Beragam Persoalan yang sedang Hantui KPU dan Bawaslu

PEMANTAU Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyoroti beragam persoalan yang sedang menghantui KPU dan Bawaslu.

"Ada enam indikator penting yang disoroti PB PMII yaitu asas penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan transparan, regulasi teknis pelaksanaan pemilu yang buruk, manajemen internal kelembagaan penyelenggara pemilu yang penuh koruptif, kolusi, nepotisme dan koncoisme, keterbukaan informasi publik yang sangat terbatas dan tertutup, sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang mengutamakan mobilisasi minim partisipasi, pola relasi dan koordinasi antarsesama lembaga pemilu yang buruk dan mengejar teknis, serta pola relasi dan koordinasi dengan publik yang sangat tertutup," jelas Hasnu pada acara diskusi catatan evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu, Sabtu (14/10/2023) sore di Sekretariat KIPP Indonesia, Jakarta.

Padahal pemilu, lanjut Hasnu, merupakan momentum penting bagi rakyat untuk melahirkan kepemimpinan publik yang mapan secar gagasan, visi misi, dan aksi nyata dalam memberikan garansi terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Gejala paling fatal dalam menghadapi pemilu 2024, jelas Hasnu, yakni menguatnya dinasti politik, konflik kepentingan, dan intervensi parpol peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu.

Baca juga: Regulasi Kampanye Pemilu 2024 Resmi Berlaku

Di level penyelenggara pemilu, lanjut Hasnu, sejauh ini ditengarai matinya kemandirian dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai perintah undang-undang. Penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, lanjut Hasnu, diduga kuat menyelundupkan pasal-pasal tertentu untuk kepentingan kelompok kuat modal dan kuat kuasa.

Parahnya lagi, jelas Hasnu, anggaran keuangan negara untuk sukses pemilu 2024 senilai triliunan rupiah belum berbading lurus dengan kualitas proses, kualitas pelaksanan, dan kualitas hasil menuju pemilu 2024. Bawaslu dan KPU, ungkap Hasnu, hanya masif melaksanakan kegiatan seremonial dan refreshing tetapi berbanding terbalik dengan hasil yang disampaikan kepada publik.

Kemudian, lanjut Hasnu, di KPU dan Bawaslu banyak oknum genit dan nakal untuk menyelundupkan pasal-pasal terlarang yang dapat merusak pelaksanaan pemilu 2024 seperti mengatur regulasi teknis untuk meloloskan sumber keuangan, dana kampanye dari keuangan jaringan narkopolitik, dan hasil kejahatan lingkungan. "Publik harus mengawas secara ketat menjelang pemilu 2024 yang mengarusutamakan kepentingan rakyat Indonesia," pungkas Hasnu, Kornas Pemantau PB PMII. (RO/Z-2)