Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PUBLIK dinilai sulit menaruh harapan ke Dewan Pengawas (Dewas) untuk mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Rekam jejak instansi pemantau KPK itu tidak pernah tegas dalam memberikan putusan etik.
"Rasanya sulit bagi publik untuk berharap kepada Dewas KPK," kata Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, Kamis, 12 Oktober 2023.
Herdiansyah mengatakan Dewas sudah kehilangan kepercayaan publik atas penanganan dugaan pelanggaran etik di KPK. Sebab, tidak pernah ada pemberian hukuman tegas dalam beberapa persidangan yang sudah digelar instansi pemantau itu.
Baca juga: Pimpinan KPK Didesak Mundur, Bagaimana Respons Mahfud MD?
"Problemnya, Dewas KPK sudah kehilangan public trust setelah berkali-kali gagal menjatuhkan sanksi etik, baik ke Firli, Johanis, dan lainnya," ucap Herdiansyah.
Dia juga menyebut Dewas kini sudah tidak lagi menjaga muruah KPK. Karenanya, menaruh harapan ke instansi itu dinilai sia-sia.
Baca juga: Kasus Dugaan Pemerasan Terus Diproses, Meski SYL Jadi Tersangka
"Dewas yang diharapkan menjaga marwah KPK, justru seolah jadi stempel bagi para pimpinan KPK, khususnya Firli," ujar Herdiansyah.
Polda Metro Jaya diyakini lebih bisa memberikan harapan ke publik untuk mengusut skandal tersebut. Korps Bhayangkara diyakini bisa menyelesaikan dugaan pemerasan itu.
"Harapan publik kini bergantung kepada Polda Metro Jaya untuk menuntaskan pidana pemerasan yg diduga dilakukan Firli. Polisi tentu saja tidak lepas dari kritik. Tapi ini seperti lesser evil, yakni memilih diantara dua pilihan yang sama-sama buruk. Dan tentu kita memilih pilihan yang mana kadar kejahatannya lebih rendah," tutur Herdiansyah.
(Z-9)
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Capim KPK Moch Ali Imron menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri ketika terlibat korupsi jika terpilih dan menjadi salah satu pimpinan di lembaga tersebut.
Sebanyak delapan internal Lembaga Antirasuah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi calon pimpinan KPK.
OPTIMISME publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibangkitkan agar KPK berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
MANTAN penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta panitia seleksi KPK untuk tidak gegabah dengan meluluskan peserta seleksi pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved