Pengamat Maritim Sebut Pimpinan KPK Bisa dari Berbagai Latar Belakang Profesi

PROSES seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlangsung.  Pansel capim KPK menyebut total pendaftar mencapai 525 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. 

Pengamat maritik dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut keberadaan pimpinan KPK dari sektor dinilai bisa memperkuat lembaga antirasuah tersebut dalam mengatasi korupsi di sektor kelautan sebagaimana dugaan korupsi pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Ada usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut saya ini merupakan gagasan yang menarik dan strategis,” ujar Hakeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (18/7). 

Baca juga : Pansel Capim KPK Dihujani Kritik, Istana Bergeming

Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi. 

"Terutama yang terkait dengan sektor maritim,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia menilai dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. 

“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ungkapnya.

Sambung dia, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang  besar, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, menurut Hakeng, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif,” tegas dia.(Z-8)