Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Rachmat Gobel menegaskan akan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman. Gobel menyebut payung hukum itu penting guna menjaga muruah kebudayaan bangsa.
"Kalau perlu dampingi terus supaya ini jadi produk (hukum). Tidak boleh kalah undang-undang ini dengan undang-undang lain," kata Gobel di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).
Gobel menekankan pentingnya perhatian terhadap museum. Museum bukan sekadar bicara soal bangunan atau peninggalan masa lalu.
Baca juga: Mendambakan Wajah Museum yang Inklusif dan Inovatif
"Kita bicara isi hati karena ada budayanya. Kita bicara budaya karena ada isi hatinya," papar politikus Partai NasDem itu.
Gobel tapak tilas dirinya kerap mengunjungi museum sebagai bagian dari program sekolahnya. Kebiasaan itu dinilai mulai memudar seiring pesatnya perkembangan teknologi.
"Sekarang anak-anak lihatnya TikTok dan media sosial, Jadi melihat langsung museum sudah berkurang," ujar dia.
Baca juga: Hadir di Kota Bandung, Museum Patah Hati Siap Hibur Warga
Gobel menyebut posisi RUU Permuseuman saat ini strategis. Pasalnya, bakal beleid itu sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas).
"Mudah-mudahan kita wujudkan sebelum masa akhir jabatan kita pada 2024," tutur dia.
Asosiasi Museum Indonesia (AMI) berharap DPR segera membahas RUU Permuseuman. Harapan itu bertepatan dengan peringatan Hari Museum Nasional setiap 12 Oktober.
"RUU Permuseuman masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023. Pembahasan RUU Permuseuman merupakan keinginan yang sudah sejak lama diinginkan insan permuseuman," kata Ketua AMI Putu Supadma Rudana. (Z-1)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Rachmat Gobel mengingatkan pelaku industri dalam negeri untuk waspada terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan bea impor tambahan terhadap sejumlah produk impor.
HARGA alat kesehatan dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Penyebabnya, masih ada pejabat yang kurang memiliki visi dan komitmen dalam membangun industri dalam negeri.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menyoroti masalah pengelolaan ekonomi nasional yang ditandai dengan tumbangnya sejumlah industri dalam negeri dan maraknya PHK.
Joint Commission yang diajukan ialah di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
KETUA Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Rachmat Gobel, meminta pemerintah agar tidak mengurangi perhatiannya dalam pembangunan di daerah perbatasan.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana komoditas jagung sebesar 50.000 ton menuju Filipina. Selain itu, Mentan juga mengirim jagung untuk pasar domestik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved