Anies Batal Diskusi di Bandung, Pengamat: Demokrasi Bukan untuk Kelompok Tertentu

KEHADIRAN bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk mengikuti diskusi bersama komunitas aktivis pro demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia, mendapatkan hambatan. Izin diskusi yang berlokasi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), kota Bandung, Minggu 8 Oktober, dibatalkan tanpa keterangan tertulis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar.

Menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa gagalnya diskusi merupakan salah satu bentuk hambatan.

“Kelihatannya itu salah satu bentuk hambatan, tantangan yg harus dihadapi kubu Anies. Biasa, jelang pilpres, pemda instansi-instansi itu yang mestinya netral bisa menjadi tidak netral,” tegas Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (8/10).

“Ini tidak bagus untuk menjalankan demokrasi yang sehat. Kalau acaranya bagus mendidik, dan dibutuhkan oleh publik bahwa sejatinya tidak boleh ada penghambatan atau rintangan atau penghalangan-penghalangan terhadap acara diskusi yang dilakukan oleh capres manapun,” tambah Ujang.

Ujang menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan dan ditegakkan. Dalam konteks gagalnya diskusi Anies di Bandung penanda bahwa kubu capres manapun harus saling menjaga bukannya saling menjatuhkan.

“Jangan ada rintangan terhadap capres manapun, kita harus menjaga demokrasi. Sehingga demokrasi tidak untuk kelompok tertentu tapi untuk seluruh capres dan seluruh warga Indonesia,” tandas Ujang. (Ykb/Z-7)