Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak keinginan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu. Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: PDIP Disebut Hadapi Banyak Tantangan
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, bisa saja Megawati tak ingin menemui Kaesang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingkari aturan PDIP, bahwa satu keluarga mesti satu partai.
Ujang menyebut, Jokowi maupun Kaesang sudah dianggap tidak taat asas atau mengobrak-abrik aturan di PDIP.
"Memang PSI atau Kaesang atau Jokowi dianggap tidak taat asas, sama saja itu mengacak ngacak PDIP itu dengan satu keluarga berada di partai lain, itu sama saja mengobrak-abrik aturan di PDIP. Maka dalam konteks itu bisa saja PDIP Megawati gitu ya enggan bertemu Kaesang karena dianggap Kaesang dan keluarga Jokowi," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Senin (2/10).
Baca juga: Megawati Mengaku Bingung Dengar Isu Ganjar Diduetkan dengan Prabowo
Meski begitu, Ujang menjelaskan, Megawati sudah memberikan kewenangan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik. Menurutnya, Puan bisa dianggap sebagai tokoh sentral PDIP.
"Jadi kalau Hasto mengatakan atau menemui Puan dulu memang wajar, bagus bagus saja, ya memang Mba Puan yang menjadi tokoh sentral yang diberi wewenang oleh Megawati untuk bersilaturahmi ketum ketum partai," tuturnya.
Jika pun dihambat, Ujang menerangkan, karena Kaesang bukan selevel dengan Megawati. Artinya, Presiden kelima RI itu terlalu besar bila berhadapan dengan Kaesang.
"Ya lebih baik bertemu dengan Puan kan sama saja, jadi saya melihatnya Megawati, ya PDIP memang tidak suka dengan PSI dari dulu jadi dalam konteks itu Ketua Umum PSI wajar jika tidak ditemui oleh Megawati, tapi oleh Puan," pungkasnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di acara Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu. (H-3)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved