Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak keinginan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu. Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: PDIP Disebut Hadapi Banyak Tantangan
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, bisa saja Megawati tak ingin menemui Kaesang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingkari aturan PDIP, bahwa satu keluarga mesti satu partai.
Ujang menyebut, Jokowi maupun Kaesang sudah dianggap tidak taat asas atau mengobrak-abrik aturan di PDIP.
"Memang PSI atau Kaesang atau Jokowi dianggap tidak taat asas, sama saja itu mengacak ngacak PDIP itu dengan satu keluarga berada di partai lain, itu sama saja mengobrak-abrik aturan di PDIP. Maka dalam konteks itu bisa saja PDIP Megawati gitu ya enggan bertemu Kaesang karena dianggap Kaesang dan keluarga Jokowi," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Senin (2/10).
Baca juga: Megawati Mengaku Bingung Dengar Isu Ganjar Diduetkan dengan Prabowo
Meski begitu, Ujang menjelaskan, Megawati sudah memberikan kewenangan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik. Menurutnya, Puan bisa dianggap sebagai tokoh sentral PDIP.
"Jadi kalau Hasto mengatakan atau menemui Puan dulu memang wajar, bagus bagus saja, ya memang Mba Puan yang menjadi tokoh sentral yang diberi wewenang oleh Megawati untuk bersilaturahmi ketum ketum partai," tuturnya.
Jika pun dihambat, Ujang menerangkan, karena Kaesang bukan selevel dengan Megawati. Artinya, Presiden kelima RI itu terlalu besar bila berhadapan dengan Kaesang.
"Ya lebih baik bertemu dengan Puan kan sama saja, jadi saya melihatnya Megawati, ya PDIP memang tidak suka dengan PSI dari dulu jadi dalam konteks itu Ketua Umum PSI wajar jika tidak ditemui oleh Megawati, tapi oleh Puan," pungkasnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di acara Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu. (H-3)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved