Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Ujang Komarudin menilai pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) akan diuntungkan jika dua capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tidak menggandeng cawapres dari figur Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Ujang, suara NU kemungkinan besar akan berpusat kepada pasangan AMIN, sebab Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dianggap mewakili NU.
"Kalau Prabowo dan Ganjar tidak menggandeng figur NU, pasangan AMIN yang diuntungkan. Saya kira suara NU bisa berpusat ke situ karena ada figur Cak Imin yang dianggap mewakili Nahdliyyin," kata Ujang di Jakarta, Jumat (29/9).
Dengan demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyarankan agar Prabowo dan Ganjar mencari pendamping yang ketokohannya kuat sebagai representasi NU.
Menurutnya, salah satu figur yang paling potensial dan logis yaitu puteri Presiden Indonesia keempat KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid.
"Figur yang ketokohannya kuat sebagai representasi NU saat ini ya Yenny Wahid. Mba Yenny ini kan secara biologis cicit dari pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari dan puteri dari Gus Dur yang juga pernah menjadi Ketua Umum PBNU," ujarnya.
Di samping itu, kata Ujang, Yenny Wahid mewakili suara akar rumput NU dan Gusdurian. Selain itu, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini menyebutkan Yenny memiliki basis suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama dari kalangan pesantren NU, santri dan Kiai.
"Yenny Wahid itu adalah darah biru NU, representasi NU, Jawa Timur, dan figur representasi perempuan. Ya potensi untuk mendongkrak suara Prabowo atau Ganjar sangat besar," ucapnya.
Di sisi yang lain, Yenny Wahid memiliki elektabilitasnya cukup tinggi yaitu 27,6% sebagai cawapres perempuan.
"Menurut saya ini modal yang bagus," jelasnya.
Di samping itu, kata dosen Al-Azhar Indonesia Jakarta itu, dengan modal elektabilitas tersebut, Yenny bisa melengkapi kemenangan baik untuk Prabowo maupun Ganjar. Terlebih berdasarkan survei terakhir baik Prabowo maupun Ganjar berada di peringkat 1 dan 2.
Berdasarkan survei terakhir dari Lembaga Survei Polling Institute, elektabilitas Prabowo unggul 36,3%, Ganjar 32,4% dan Anies 20,0%.
"Artinya, Yenny bisa melengkapi kemenangan baik itu untuk Prabowo maupun Ganjar. Siapa pun yang mengambil Yenny Wahid sebagai Cawapres, maka suara dari akar rumput NU dan Gusdurian di Jatim bisa membuat mereka menang telak," pungkasnya. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved