Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BURSA calon pendamping Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 semakin mengerucut. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki peluang yang sama sebagai bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo.
Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 sama besar. Menurut dia, keduanya memiliki pengalaman di bidang ekonomi, popularitas, dan elektabilitas.
"Dari sisi elektabilitas, jika calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa meningkatkan suara, minimal tidak menurunkan. Sosok Erick Thohir berpotensi meningkatkan elektabilitas, jika berpasangan dengan Prabowo," kata Igor kepada wartawan, Senin (25/9).
Baca juga: Prabowo-Ganjar Dinilai Ideal, tapi Sulit Diwujudkan
Lebih lanjut, dia menuturkan, Partai Golkar mempunyai mesin yang kuat, tapi basis massanya memiliki banyak irisan dengan Prabowo. Utamanya, di luar Pulau Jawa.
"Dari sisi ini, kalau Prabowo berpasangan dengan Airlangga, kurang menjanjikan," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut dia, jika menggandeng Erick, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya. Sebab, Erick berasal dari luar Pulau Jawa.
Baca juga: Gerindra Pertimbangkan Khofifah Pimpin Timses Prabowo
"Artinya, jika Prabowo menggandeng tokoh populer seperti Erick sebagai cawapres, jauh lebih pas dan menjanjikan. Sebab, latar belakang dan basis massa yang berbeda. Mereka bisa saling melengkapi," tegas dia.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Erick Tohir memiliki prospek besar mendampingi Prabowo pascahengkangnya PKB. Namun, perjodohan Prabowo dengan Erick terkendala oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, wajar jika Ketua Umum Partai Golkar meminta posisi Cawapres. Ini hambatan terbesar perjodohan Prabowo-Erick" cetus Umam.
Tantangannya, lanjut dia, posisi Cawapres hendaknya tidak hanya memiliki elektabilitas, logistik, dan kekuatan jaringan partai. Menurutnya, bakal Cawapres Prabowo harus terbebas dari aspek kerentanan.
"Artinya, Cawapres harus clear, tidak memiliki catatan etik, dan potensi kasus hukum. Selain menjadi titik lemah, aspek kerentanan akan memberikan lawan 'amunisi', untuk melakukan serangan," tegasnya.
Senada, Politisi Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Prabowo lebih cocok berpasangan dengan Erick di Pilpres 2024 nanti. Menurut dia, kehadiran Erick akan memperkuat soliditas dan konsolidasi dalam Koalisi Indonesia Maju, karena bukan kader partai politik.
"Di Koalisi Prabowo kan banyak ketua umum yang berpotensi jadi Cawapres. Selain Airlangga, ada Zulkifli Hasan (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan Yusril Ihza Mahendra (PBB). Makanya, Prabowo harus mencari calon nonparpol, agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan," jelas Ridwan.
Selain itu, sambung dia, penunjukan Airlangga sebagai Cawapres Prabowo juga berpotensi melahirkan persoalan hukum. Sebab, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai bakal Capres di Pilpres 2024.
"Saya mendorong Munas Luar Biasa, untuk mencabut keputusan partai soal penetapan Airlangga sebagai Capres. Ini akan menjadi persoalan hukum, jika Prabowo memilih Airlangga sebagai Cawapres. Pasangan Prabowo-Airlangga bisa di tarik ke ranah hukum, karena melawan keputusan Munas Partai Golkar," tegas dia. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved