Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON hakim konstitusi Reny Halida Ilham Malik dicecar terkait pernah memberikan diskon hukuman kepada koruptor. Momen itu terjadi saat dia mengikuti fit and proper test calon hakim konstitusi di Komisi III DPR.
"Dalam catatan profil ibu, ibu pernah menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2016-2020. Nah dalam masa jabatan ibu selama menjadi hakim ad hoc ini, tercatat di kami ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus korupsi tentunya, mendapat keringanan yang diputuskan oleh ibu sebagai majelis hakim," kata anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 September 2023.
Reny tercatat dikenal salah satu hakim yang menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari. Vonis Pinangki awalnya 10 tahun penjara menjadi 4 tahun bui di tingkat banding.
Baca juga : Proses Fit and Proper Test Seleksi Hakim MK Dikritik
"Saya punya lengkap datanya Bu, siapa saja yang ibu beri diskon dalam kasus korupsi," ujar Ichsan.
Politikus PDIP itu juga menyinggung rekam jejak Reny. Ia juga tercatat tiga kali gagal lolos menjadi hakim agung.
"Berdasarkan catatan kami, ibu sudah tiga kali ikut seleksi calon hakim agung, namun gagal 2017, 2019, 2020. Salah satu gagalnya adalah tes kepribadian," ucap Ichsan.
Baca juga : Arsul Sani akan Dilantik sebagai Hakim MK Besok
Selain itu, Reny juga telah terdaftar sebagai calon anggota DPD RI. Reny telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta pada Pemilu 2024.
"Kedua, ibu terdaftar dalam DCS DPD RI nomor urut 16," ujar Ichsan.
Reny mengatakan ia ingin mengabdi kepada negara dengan mengikuti seleksi itu. Menurut dia, undang-jndang tak melarang warga negara mengikuti seleksi calon hakim konstitusi tetapi juga terdaftar sebagai calon anggota DPD RI.
Baca juga : Terpilihnya Arsul Sani Jadi Hakim MK Dipertanyakan
"Pada dasarnya saya sebagai warga negara Indonesia selalu bersikap untuk mengabdi sesuai visi-misi saya, yaitu mengabdi berbakti kepada negara Indonesia. Dan UU tidak melarang saya mengikuti hal tersebut," ucap Reny.
Ia juga menjawab soal pernah menyunat hukuman koruptor. Menurut dia, rekam jejaknya sebagai hakim harus diliat secara menyeluruh tidak hanya pada satu perkara.
"Sebenarnya saya sebagai hakim tipikor selama 10 tahun 3 bulan, saya mengadili memeriksa memutuskan perkara lebih dari 100 dan itu hanya dilihat dari sebagian kecil putusan saya yang menjadi perhatian," ucap Reny.
Baca juga : Ridwan Mansyur Ogah Pusingkan Anwar Usman
Reny mengeklaim harus melihat aspek keadilan bagi seluruh pihak dalam memutus perkara. Majelis hakim disebut perlu melibat segala aspek kepastian hukum dan keadilan dalam memutus perkara.
"Jadi tidak bisa hanya melihat keadilan dari satu aspek masyarakat saja, karena terdakwa pun juga punya hak yang sama sebagai warga negarai," ucap Reny.
Total delapan orang yang mengikuti tes calon hakim konstitusi di Komisi III DPR. Adapun delapan orang yang mengikuti tes tersebut yakni Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani. (MGN/Z-4)
HAKIM konstitusi yang memeriksa gugatan uji materi syarat usia calon kepala daerah atas perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024 menyinggung soal plagiasi
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna meminta agar hakim konstitusi Anwar Usman dapat berinisiatif dan membatasi diri
DUA mahasiswa yang mengajukan uji materi terkait syarat batas usia calon kepala daerah, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh PPP sepanjang pemilihan umum calon anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I, Kamis (6/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Melalui proses pengujian konstitusionalitas, MK membantu menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan batasan kekuasaannya.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan pihaknya menerima revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan catatan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Terkait kejanggalan putusan pembebasan atas Ronald Tannur, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh alat bukti.
Seorang hakim federal membatalkan kasus dokumen klasifikasi terhadap Donald Trump, sebuah keputusan yang mengejutkan dan menghapus salah satu tantangan hukum yang dihadapinya.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berharap majelis hakim Tipikor objektif dan tidak baper dalam menyidang Gazalba Saleh.
APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
Mahkamah Agung, Senin, mengeluarkan keputusan bersejarah yang memberikan Donald Trump imunitas sebagian dari kasus pemalsuan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved