Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo memberi penilaian 7,5 terhadap kebebasan berpendapat. Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa di Gedung Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9).
"Saya setiap hari dibully. Saya menuntut mereka? Tidak," kata dia.
Najwa kemudian menanggapi pernyataan Ganjar tersebut dengan data dari Kontras, pada Juni 2022 sampai Juni 2023, setidaknya ada 183 pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi dengan berbagai cara, mulai fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi.
Baca juga : RK dan AHY Dicoret PDIP, PPP: Peluang Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Makin Besar
Ganjar menanggapi data tersebut dengan mempertanyakan. "dari data tersebut, berapa yang hate speech, hoaks, dan bully? Dari data itu, berapa yang ditangkap?"
Najwa balik bertanya, bukankah 1 orang saja terlalu banyak apabila ada orang yang terintimidasi karena mengungkapkan pandangannya.
Baca juga : Mahfud MD Disebut Bisa Dongkrak Elektabilitas Ganjar di Jawa Timur
Ganjar pun menjawabnya dengan sebuah ilustrasi.
"Kalau saya memaki di depan dengan kalimat yang kasar (kata-kata) kebun binatang, apakah itu Indonesia? Apakah itu yang dimaksud demokrasi? Apakah begitu guru-guru kami mengajarkan kepada kami sehingga kami tidak hormat kepada sesama?" jawab Ganjar.
Najwa kemudian menunjukkan data kembali, survei persepsi oleh Indikator Indonesia pada 2022 menyampaikan 62 persen masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Mereka adalah yang berusia di bawah 40 tahun.
Ganjar menanggapinya, dia tetap menilai kebebasan berpendapat di Indonesia 7,5.
"Saya orang konsisten, hitam atau putih bukan abu-abu," tutup Ganjar. (Z-5)
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.
RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi.
Puluhan ribu warga Georgia berkumpul di Tbilisi memprotes RUU yang menargetkan organisasi masyarakat sipil dan media independen yang menerima pendanaan asing.
ANGGOTA DPD RI, Filep Wamafma, mengkritisi proyek pembangunan jalan Kaimana-Wondama. Kejanggalan proyek tersebut menurutnya sempat mengemuka di sejumlah media.
Peneliti ICJR Johanna Purba mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengapus pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang penyebaran berita bohong atau hoaks.
PEMERINTAH melalui Menkopolhukam mendeteksi adanya pergerakan masa untuk menolak hasil Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan sikap para Guru Besar yang menggugat hasil pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved