Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, yang telah menyelesaikan sertifikasi 106 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah.
Baca juga: Menteri ATR Sebut Lahan Tinggal di Pulau Rempang Tidak Kantongi HGU
Jokowi melontarkan candaan bahwa sertifikasi ratusan juta tanah itu bisa cepat dirampungkan karena Hadi Tjahjanto mantan Palima TNI. Karena menurut Jokowi tantangan dalam pembangunan proyek apapun yang sering kali menjadi masalah utama adalah soal pembebasan lahan.
"Tetapi karena Menteri BPN-nya mantan Panglima TNI, nah itu tu. Itu memudahkan, memudahkan," ujar Jokowi kemudian disambut tepuk tangan undangan yang hadir dalam Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), di The Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
Baca juga: USK-BPN Ekspos Hasil Riset Inventarisasi Tanah Ulayat di Aceh
"Pak Hadi kalau ada persoalan lahan ke bawah, ke bawah senyum gitu aja, rampung semua. Padahal senyum loh. Belum diam langsung urusan pembebasan lahan rampung," lanjutnya.
Jokowi mengatakan dirinya harus mengacungi jempol kepada Hadi karena telah menyelesaikan sertifikasi 106 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah.
Hal ini merupakan kemajuan karena pada 2015 baru ada 46 juta bidang tanah yang bersertifikat dari 126 juta bidang tanah. Menurut Jokowi dalam setahunnya hanya 500 ribu bidang tanah yang bersertifikat.
"Tetapi memang saya harus memberi acungan jempol, 126 juta yang harus disetifikatkan saya ingat 2015 baru 46 juta bidang yang sudah bersetfikat dari 80 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Padahal saya cek setiap tahun berapa sih yang setifikat 500 ribu, 500 ribu. Artinya rakyat menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat, benar? 80 juta setahun hanya 500 ribu. Artinya 160 tahun baru akan selesai," ujarnya.
Kemudian Jokowi mengajak para undangan untuk tepuk tangan untuk Hadi karena capaian tersebut. Dia berharap sisa dari 126 juta yang belum bersertifikat bisa selesai pada tahun 2024.
"Saya kira harus tepuk tangan pada pak Hadi, karena tadi disampaikan dari 126 juta sudah 106 juta yang telah selesai. Moga moga tahun 2024 126 juta udah rampung, kalau keplese masuk ke presiden selanjutnnya. Setahun harusnya rampung," pungkasnya. (H-3)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Menkopolhukam geram masih ada punlgi sertifikat peningkatan status HGB jadi SHM yang hanya Rp50 ribu menjadi Rp 10 juta
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Menteri Agraria dan ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengajak masyarakat untuk memberantas mafia tanah.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan utamakan rakyat kecil dan tak asal gusur di IKN Nusantara.
KOMISI II DPR RI meminta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan terobosan untuk memberantas mafia tanah.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Relevansi transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan dapat memperkuat keamanan arsip pertanahan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved