Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Bey Machmudin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) menggantikan Gubernur definitif Ridwan Kamil di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat Selasa (5/9).
Pelantikan Bey Machmudin sebagai Penjabat Gubernur Jabar berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74/P tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur. Dalam Keppres tersebut dijelaskan bahwa Penjabat akan bertugas sebagai Gubernur paling lama satu tahun terhitung sejak pelantikan pada 5 September 2023.
Berdasarkan keterangan yang didapat dari Dinas Kominfo Jabar Selasa (5/9) usai lantikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, akan melanjutkan agenda serah terima jabatan dengan Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung.
Baca juga : Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur
Pelantikan Penjabat Gubernur yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sampai waktu pelaksanaan Pikada Serentak dilakukan pada 2024.
"Intinya saya hanya penjabat gubernur, jadi kenapa ada penjabat? Untuk mengisi kekosongan hingga nanti terpilihnya gubernur dan wagub pada Pilkada Serentak," jelasnya.
Baca juga : Presiden Tunjuk Bey Machmudin Sebagai Pj Gubernur Jabar
Sebagai Pj Gubernur dengan provinsi terbanyak jumlah penduduknya, Bey Machmudin akan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung aman, damai, dan lancar. Kemudian memastikan aparatur sipil negara (ASN), TNI, serta Polri untuk netral.
"Yang pertama harus memastikan bahwa pemilu
aman, damai, dan lancar baik legislatif maupun Pilpres dan Pilkada Serentak. Saya harus menjamin ASN, Kepolisian dan TNI netral," lanjutnya.
Ketika ditanya mengenai program prioritas yang akan dilakukan selama menjadi Pj Gubernur Jabar, Bey akan melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) terlebih dahulu untuk memetakan program prioritas yang harus segera dikerjakan.
"Baru besok saya rapim dengan seluruh jajaran pemerintah
jadi nanti setelah itu baru kita lihat yang menjadi prioritas. Untuk prioritas pembangunan nanti kita pilih, yang pastikan dengan hanya waktu yang tidak terlalu lama ini tidak mungkin semua kami kerjakan akan kami pilih yang prioritas," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru'yat mengatakan, usai dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin harus bersiap untuk melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan, salah satunya moratorium daerah pemerataan pembangunan di Jabar.
"Kami berharap kepada Pj Gubernur Bey Machmudin, sehat dalam tugas dan bisa terus membangun Jabar lebih maju, lebih sejahtera, khususnya pemerataan pembangunan," ungkapnya.
Menurutnya Ahmad, pemerataan pembangunan harus dilakukan menyeluruh di Jabar. Namun dia ingin agar Kabupaten Bogor bisa mendapat perhatian lebih. Ru'yat juga mendorong agar Bey Machmudin bisa memperjuangkan rencana pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
Faktor 'kedekatan' Bey dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa membuat rencana pemekaran itu terwujud.
"Dengan rencana pemekaran Bogor Barat maupun di Bogor Timur, terus diperjuangkan karena Pak Bey Machmudin tentu yang sebelumnya Deputi Bidang Pers dan Media, sangat dekat dengan presiden, maka mohon pemekaran di Jabar khususnya Bogor Barat dan Timur moratorium untuk mendapatkan perhatian," lanjutnya.
"Sebagai Pj Gubernur Jabar, saya berharap Pj Gubernur bisa segera beradaptasi dan berkolaborasi untuk kemajuan Jabar. Selamat bertugas semoga dapat membangun Jabar lebih baik lebih sejahtera, bermitra dengan DPRD dan bermitra dengan seluruh rakyat Jabar," sambungnya. (Z-4)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah berstatus penjabat (pj) yang bermain judi online. Tito tidak segan untuk mencopot.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, optimistis produksi pangan di wilayahnya tahun ini meningkat. Hal itu didorong dengan gelontoran bantuan 10.000 alsintan dan pupuk.
Pemprov Jawa Tengah memberangkatkan sebanyak 1.088 warganya dalam program mudik gratis menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, pada Minggu, 7 April 2024.
Terjadi peningkatan jumlah penerbangan di Bandara APT Pranoto saat periode mudik Lebaran.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved