Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mendukung usulan tambahan anggaran Rp12,14 triliun bagi Polri. Penambahan dana itu dinilai penting mengingat beban kerja Korps Bhayangkara yang berat terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mari kita dukung untuk anggarannya ditambah dan usulannya diterima," kata Eva dalam rapat kerja dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, (4/9).
Eva mengatakan tanggung jawab Polri kian besar. Apalagi, mereka diamanatkan menjaga keamanan sebelum, saat, hingga setelah Pemilu 2024.
Baca juga : Dukung Program Pemerintah di 2024, Polri Susun Sasaran Prioritas
"Jangan sampai Polri yang tuntutan pekerjaan dan amanahnya lebih besar lagi di 2024 anggarannya dikurangi," ujar politikus Partai NasDem itu.
Baca juga : 26 Artis Hingga Selebgram Dilaporkan karena Promosi Judi Online
Sementara itu, Eva berpesan kepada Polri agar mampu mengelola anggaran sebaik-baiknya. Sebab, Pemilu 2024 jatuh pada Februari yang merupakan tiga bulan pertama di tahun anggaran.
"Biasanya uang negara belum tersedia padahal Polri sedang konsentrasi melaksanakan pengamanan pemilu. Sehingga harus di-manage dan diatur," tutur dia.
Senada, anggota Komisi III DPR lainnya, Rano Alfath, menyebut anggaran kerja Polri paling besar di antara mitra kerjanya. Meski begitu dia mafhum lantaran beban kerjanya sangat besar.
"Terhadap persiapan pemilu penting sekali dan harus dilihat. Tahapannya cukup panjang," jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Rano berkaca dari pengalaman Pemilu 2019. Kala itu, banyak anggota Polri yang tidak sempat pulang dan tidur di tempat seadanya.
"Ini benar-benar harus diperhatikan. Saya dukung untuk meningkatkan anggaran Polri," ucap dia.
Sebelumnya, Polri meminta tambahan dana pada penetapan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2024. Tambahan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan dan potensi tantangan di tahun depan.
"Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,14 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," kata Wakil Kapolri Komjen Agus Andrianto. (MGN/Z-8)
KELUARGA Dini Sera Afriyanti mengadu ke DPR RI dan meminta hukuman setimpal terhadap terdakwa Ronald Tannur serta hakim yang mengadili.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni murka ke hakim yang menjatuhkan vonis ke Ronald Tannur terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyayangkan putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendesak Polri untuk membuat tim khusus usut pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut).
MAJELIS hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan alias Perong.
Komisi III DPR RI mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan anggota dewan yang ketahuan main judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved