Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Politik Ujang Komarudin menilai putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, membuat partai berlambang bintanv mercy itu kian solid.
"Saya melihatnya ini sebagai sebuah perjuangan panjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang partainya akan dikudeta, yang posisinya ingin dikudeta tapi tidak jadi dan tidak berhasil," ucap Ujang saat dihubungi, Kamis (10/8).
"Dan saya melihat dampak dari putusan ini di internal, mungkin akan membuat Internal partai Demokrat akan semakin solid," imbunya.
Baca juga : Partai Demokrat Sandera Yenny Wahid
Lebih dari itu, Ujang juga menilai ditolaknya PK Moeldoko menjadi gambaran dari gagalnya cawe-cawe Moeldoko yang sempat diisukan ingin menjegal Pencapresan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dijelaskan Ujang, putusan itu menjadi kepastian bahwa AHY telah memilik Partai Demokrat dengan utuh. Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY sudah menentukan sikapnya untuk mendukung Anies di Pilres 2024 dan bergabung dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP).
Baca juga : PK Moeldoko Ditolak MA, Partai Demokrat Bisa Bernapas Lega
"(Putusan ini dapat mengartikan) Cawe-cawe Moeldoko bisa dianggap gagal dengan gagalnya upaya Moeldoko mengkudeta Partai Demokrat. Dan dari situ mereka gagal juga untuk mengacaukan pencapersan Anies Baswedan," jelasnya.
Disinggung terkait dampak dari penolakan PK Moeldoko ini terhadap Partai Demokrat di dalam KPP, Ujang menilai ini seharusnya menjadi momentum bagi AHY untuk menegaskan posisinya, dan dapat menawarkan diri sebagai Cawapres dari Anies.
"Dengan ditolaknya PK Moeldoko di MA ini membuat AHY akan percaya diri, Demokrat akan percaya diri untuk bisa menawarkan atau bisa menjadikan AHY menjadi cawapres dari Anies Baswesan," jelas Ujang.
Dalam kesempatan itu, Ujang juga mengapresiasi hakim-hakim MA yang telah memutuskan permalahan ini dengan seadil-adilnya. Dia menilai putusan ini menjadi bukti nyata bahwa hakim MA tidak bisa diinterupsi oleh siapapun.
"Saya melihat tentu ini bagian dari kemenangan demokrasi yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan soal AHY, bukan soal Moeldoko, tapi bagaimana sebenernya orang yang punya kekuasaan yang sah jangan sampai dikudeta seenaknya oleh yang punya kuasa," ujar Ujang.
"Justru kita apresiasi kepada hakim yang sudah menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kaitan menyelesaikan PK moeldoko tersebut," tukasnya. (Z-5)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam pilkada DKI Jakarta.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved