Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengeluarkan surat rdaran (SE) untuk seluruh kader di Indonesia. SE itu ditandatangani langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir dan Sekretaris Jenderal Ilham Permana.
Dalam SE bernomor 009/DPP/Ormas/MKGR/VII/2023 tersebut, Adies menginstruksikan seluruh kader untuk tegak luruh pada seluruh kebijakan Partai Golkar. Ia juga menginstruksikan agar kader MKGR mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Tegak Lurus Dukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto
"Kami sampaikan bahwa Ormas MKGR tegak lurus kepada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Bapak Airlangga Hartarto sesuai hasil Munas, Rapimnas, dan Rakornas Partai Golkar," tutur Adies dikutip dalam SE MKRG, Minggu (30/7).
Baca juga: Sejumlah Kasus Ganggu Airlangga dan Golkar
Adies mengingatkan kepada seluruh kader bahwa Ormas MKGR adalah ormas pendiri Partai Golkar yang terkenal setia kawan dan solid.
Ia menegaskan, seluruh kader Ormas MKGR selalu berkomitmen terhadap kata dan perbuatannya, serta tidak pernah mengkhianati kawan. "Itulan yang kami baca dan kami ingat apa yang diajarkan oleh para pendiri Ormas MKGR," tegas Adies.
Cegah Menabrak Kebijkan Partai Golkar
Adies juga memastikan selama dirinya masih menjadi Ketum MKGR dan Ilham Permana sebagai Sekretaris Jenderal, MKGR tidak akan membiarkan seluruh pihak di internal ormas pendiri Golkar ini menabrak kebijakan partai berlambang pohon beringin.
Baca juga: Sekjen Golkar Tegaskan GMPG Bukan Bagian Partai Golkar
"Selama kami Adies Kadir menjadi Ketua Umum Ormas MKGR dan Ilham Permana Sekretaris Jenderal Ormas MKGR, beserta jajaran pengurus, kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran," ujar Adies.
"Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto," tegas Adies dalam SE yang ditandatangai pada Jumat (28/7). (RO/S-4)
Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Pro Jokowi Budi Arie mengkonfirmasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan partai KIM, akhir Mei 2024 bahas program kelanjutan pemerintahan.
Presiden Joko Widodo menegaskan saat ini ia hanya menjabat sebagai pemimpin Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghabiskan waktu Sabtu (6/1) pagi dengan berolahraga dan sarapan bersama.
PARTAI Golkar menghargai keputusan Jusuf Kalla yang memutuskan memberikan dukungan ke pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Menurut Airlangga, dukungan Golkar kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto bukan tanpa sebab. Ia menegaskan, Prabowo bukan orang lain bagi Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan instruksikan kepada para semua kader Golkar untuk berkonsolidasi dan bergerak turun ke masyarakat.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved