DPR Belum Terima Mandat Bahas RUU Perampasan Aset

KOMISI III DPR belum menerima kepastian menjadi komisi yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, Selasa (11/7).

"Belum. Dicek ke pimpinan DPR saja," ujarnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Santoso yang mengatakan belum ada pengumuman RUU Perampasan Aset dibahas oleh komisi III.

"Setahu saya belum ada ya pengumuman itu. Tapi memang betul kami sedang membahas tiga UU yang merupakan perpanjangan dari sebelumnya"

Kemungkinan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan seusai masa reses pada Juli ini. Sebab pemerintah menginginkan RUU itu rampung tahun ini.

Rapat rapat paripurna hari ini Ketua DPR Puan Maharani menuturkan belum diumumkannya RUU Perampasan Aset dalam paripurna karena komisi hukum masih membahas tiga undang-undang lain yang juga harus segera diselesaikan.

"DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya setiap tahun maksimal dua sesuai dengan tata terbitnya," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan setiap alat kelengkapan dewan dapat menambah pembahasan di luar dari dua pembahasan yang sedang dikerjakan. Setiap komisi kata Puan harus menyelesaikan dua pembahasan setiap tahunnya.

"Maksimal satu tahun dua, jadi lebih baik kita fokus dulu dengan rancangan undang undang yang sedang dibahas di komisi masing masing. Nantinya kalau sudah, baru kita akan membahas rancangan undang undang yang lain sehingga fokus dalam pembahasannya," tukasnya. (Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum