Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyepakati usulan 20 persen dana desa berasal dari dana transfer daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"APBN kita setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan, tadi kita sudah ambil keputusan, dengan demikian kita sebagian besar setuju dengan 20 persen, setuju ya?" kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat di Ruang Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/7).
Empat fraksi setuju dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah. Yakni, Fraksi Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca juga : Junimart Usul Regulasi Wakil Kepala Desa Diatur RUU Desa
Anggota Baleg Fraksi PKS Amin AK mengatakan angka 20 persen itu dinilai realistis. Anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat Santoso menilai 20 persen dana desa dari dana transfer daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca juga : Desa Harus Mampu Jadi Kekuatan Ekonomi
"Di awal Fraksi Partai Demokrat, dana desa itu penting dalam rangka pertumbuhan desa, mensejahterakan masyarakat di desa, melihat kemampuan fiskal APBN kita juga terbatas," ujar Santoso.
Sementara, Fraksi Golkar meminta dana desa harus mempertimbangkan pula karakteristik dari wilayahnya. Anggota Baleg Fraksi PDIP, Johan Budi, tetap meminta dana desa sebesar 15 persen dari dana transfer daerah.
"PDIP enggak setuju persentase pak, kalau tadi ditanyakan ke saya aja. Saya kira 15 persen itu angka yang sangat akomodatif ya, tetap 15 persen," ucap Johan. (MGN/Z-8)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved