Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PAKAR Hukum Pidana Azmi Syahputra mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam kasus korupsi BTS Kejagung juga mengungkap perusahaan milik suami Ketua DPR Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi, yakni PT Basis Utama Prima turut terlibat.
Kejagung bahkan telah menetapkan Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
Baca juga : Kejagung Usut Keterlibatan TPPU Yusrizki dan Windi Purnama dalam Perkara BTS
"Jadi tidak boleh tebang pilih sepanjang ditemukan ada alat bukti dan peristiwa pidana pencucian uang maka proses pemeriksaan demi penegakan hukum harus dilakukan," ucap Azmi dalam keterangannya, Jumat (23/6).
Baca juga : Dalami TPPU Korupsi BTS, Kejagung Periksa Direktur Bintang Komunikasi Utama
Dijelaskan Azmi, dengan ditetapkannya Yusrizki sebagai tersangaka, Kejagung seharusnya bisa menelusuri kemana aliran uang korupsi itu bermuara. Dia menegaskan Kejagung semestinya dapat terus menggali informasi agar kasus tersebut dapat terang benderang.
"Usai penetapan tersangka Direktur Utama PT Basis Utama Prima, yang juga salah satu ketua komite di Kadin. Keterangan tersangka ini harus digali lebih luas termasuk pelacakan asal usul uang dan aliran uang guna mengetahui tipologi kejahatannya, apakah ada di sembunyikan pada kelompok bisnis tertentu," tutu Azmi.
Kejagung perlu mencurigai adanya potensi penggunaan identitas palsu untuk mengaburkan kegiatan TPPU dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Pengaburan juga bisa dilakukan melalui perantara maupun penghimpunan aset tanpa nama.
"Atau mungkin saja adanya bentuk penggunaan identitas palsu, menggunakan perantara maupun penghimpunan aset tanpa nama, guna mengetahui siapa orang yang menikmati hasil korupsi nya termasuk pihak pihak yang menikmati hasil korupsi tersebut," imbuhnya.
Azmi menyebut, dari pendalaman penelusuran dari para tersangka, tentu akan ditemukan fakta-fakta baru terkait siapa-siapa saja yang turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi BTS tersebut.
"Fakta-fakta terbaru dari keterangan para tersangka dan persesuaian alat bukti melalui pelacakan uang tersebut, tentu dapat dijadikan pintu masuk untuk memeriksa siapapun yang menikmati uang hasil dari korupsi tersebut," tukasnya.
Sementara itu, update terakhir terkait pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, Kejagung telah memeriksa tiga saksi baru pada Rabu (21/6).
Adapun ketiga saksi yang diperiksa Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) yakni D selaku Manager Accounting PT Basis Utama Prima, S selaku Direktur PT Indo Electric Instruments dan W selaku Direktur PT Excelsia Mitraniaga Mandiri. (Z08)
Pecinta musik Korea, bersiaplah! Beberapa grup K-pop yang hiatus akan melakukan comeback pada tahun 2025.
Are You Sure?! akan terdiri dari 8 episode. Pada 8 Agustus 2024, dua episode pertama program ini akan ditayangkan.
MUSE akan menjadi album solo kedua Jimin setelah album pertamanya berjudul FACE mendulang sukses besar.
Kim Seok Jin, atau Jin BTS, member paling senior dari grup BTS resmi bebas tugas wajib militer (wamil) hari ini, Rabu (12/6).
Sebagian besar dari mereka, khususnya ARMY, sebutan penggemar BTS, menilai Simon Cowell telah melupakan BTS yang memiliki kesuksesan lebih besar dari One Direction.
Salah satu hal yang perlu disiapkan ialah Road Map Transformasi Digital dan Rencana Aksi Strategis (RAS) sampai tahun 2045.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved