Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya upaya merawat barang sitaan hasil korupsi. Langkah tersebut harus dilakukan untuk menjaga nilai jual saat barang-barang itu dilelang. Jika nilai jual tinggi, pemasukan keapda negara pun semakin besar.
"jangan sampai nilai jual pada saat proses lelang turun drastis yang menyebabkan pengembalian kerugian negara menjadi kurang optimal," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (22/6).
KPK sejatinya memiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) untuk merawat aset pelaku korupsi. Petugas di sana memastikan barang tetap dijaga dengan dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Baca juga: Ini Daftar Jenis Aset Koruptor yang Bisa Dirampas Berdasarkan RUU Perampasan Aset
"Dalam operasionalnya, pemeriksaan aset di Rupbasan dilakukan dari Senin sampai Kamis," ujar Ali.
Pemanfaatan gedung itu juga berhasil memangkas biaya sewa dan perawatan yang mahal dari pihak ketiga. Menurut Ali, Rupbasan berhasil membuat harga jual barang yang dilelang menjadi tinggi.
Baca juga: Harley Davidson Rafael Alun Disita KPK
"Pengelolaan aset sitaan berlanjut ke penuntutan hingga eksekusi yang memakan waktu cukup panjang, sehingga menyebabkan barang kurang terawat dengan baik," ucap Ali.
KPK memastikan penelusuran aset bakal dilakukan di setiap penanganan kasus. Barang terkait tindak pidana korupsi bakal disita untuk memastikan kerugian negara bisa dikembalikan.
"Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas KPK dalam pengembalian aset atau asset recovery sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024," tutur Ali. (Z-11)
Polres Tarakan bersama Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menyita aset yang diduga milik bandar narkoba Bernama Hendra. Aset tersebut berada di Nunukan, Kalimantan Utara.
Hampir seratus motor dan mobil mewah telah disita penyidik
Kemendag melalukan pemusnahan barang tindak lanjut hasil pengawasan post border, baik yang tidak memiliki persetujuan impor maupun yang tidak memiliki laporan surveyor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya upaya menjaga barang hasil rampasan kasus rasuah. itu harus dilakukan demi memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
Ade mengatakan barang bukti itu menjadi salah satu materi yang didalami penyidik dalam proses penyidikan. Namun, Ade enggan membeberkan apa saja barang bukti yang disita.
Sedikitnya 1.600 butir obat keras jenis Hexymer dan tramadol disita petugas Polsek Mauk dari sebuah toko kosmetik di Kampung Pondok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan senilai Rp9,6 miliar kepada Badan Narkotina Nasional (BNN) DKI Jakarta.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Sejumlah aset Lukas yang disita KPK berupa uang, hunian, kendaraan, sampai sebuah hotel
Sebanyak lima aset merupakan rumah, tiga berupa tanah, dan empat sisanya merupakan kendaraan.
KPK membagikan sejumlah barang hasil rampasan kasus korupsi keenam instansi untuk dapat dimanfaatkan lembaga tersebut.
Sejumlah desa di Karawang menerima 38 bidang aset hasil rampasan kasus korupsi dari KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved