Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari praktik politik uang.
"Penerapan politik tanpa mahar tadi ditegaskan oleh pak Ketua Umum (Muhammad Mardiono) dalam pidato pembukaannya (di Rapimnas PPP ke-6) sehingga jelas clear dan clean. Dan saya kira itu menjadi komitmen kami semua," ucap Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (16/6).
Selain berkomitmen penuh menerapkan politik tanpa mahar, Baidowi juga mengatakan PPP membebankan para calegnya yang maju pada Pemilu 2024 nanti untuk berkampanye dengan bersih.
Baca juga: PPP Bantah Ada Mahar Politik di Balik Bergabungnya Sandiaga Uno
"Berikutnya, caleg-caleg di PPP itu memang dibebankan untuk berkampanye secara bersih, santun dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak ada caleg-caleg PPP bermain politik uang," ujarnya.
Dalam upaya mencegah kader PPP melakukan politik uang, Baidowi menyebut pihaknya juga kerap kali menggelar sejumlah pembekalan terkait hal tersebut, serta pemupukan ideologi-ideologi partai.
Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu tak Didesain untuk Kampanye Pemilu 2024
"Diberikan pembekalan, menyampaikan atau memberikan pemahaman ideologisasi kepada kader, khususnya kepada caleg untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan," terangnya.
Ditegaskan Baidowi, jika dikemudian hari ditemukan adanya caleg PPP yang menerapkan politik uang, Partai berlambang Ka'bah itu secara tegas akan mencopot oknum tersebut sebagai kader PPP.
"Beberapa waktu pemilu yang lalu itu terdapat kader yang terlibat money politik dalam pencalegannya, dan itu kami pecat, Kami berhentikan," ucapnya. (Rif/Z-7)
Potensi korupsi tidak hanya muncul saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik, tetapi sudah berakar sejak proses masuk dan berproses di dalam partai politik.
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu Tengah akhirnya memiliki sekretariat baru di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono secara daring membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
MUSYAWARAH Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Utara menegaskan komitmen memperkuat kebersamaan dan konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.
Kepala BPS RI Amalia Widyasanti ditetapkan sebagai Chair Governing Board ICP dalam Sidang Tahunan Komisi Statistik PBB di New York.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved