Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, (15/6). Dalam kesempatan itu, Raja Juli melaporkan hasil pertemuannya dengan Kaesang Pangarep yang disebut akan maju di Pilkada 2024 sebagai calon Wali Kota Depok.
"Saya lapor ke Pak Presiden (Jokowi) kemarin bertemu dengan calon Depok pertama Mas Kaesang," ujar Antoni ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, (15/6).
Raja Juli menyebut Presiden Jokowi merespon dengan baik. Presiden, kata Raja Juli, juga telah memberikan restu terhadap anak bungsungnya yang hendak menjadi Wali Kota Depok.
Baca juga: Ratusan Relawan Siap Menangkan Kaesang Pangarep di Pilkada Depok 2024
"Pak Jokowi sudah jawab kemarin kan. Tugas orangtua mendoakan dan merestui," bebernya.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu enggan membeberkan lebih rinci pertemuannya dengan Presiden. Ia juga tidak menyampaikan sikap PSI dalam pencalonan Kaesang.
"(Langkah PSI) Insya Allah," singkat Antoni.
Baca juga: Nama Kaesang Muncul, Suhu Politik Jelang Pilkada Depok 2024 Kian Panas
Sebelumnya, dalam akun Instagram @rajaantoni mengunggah pertemuannya dengan Kaesang pada Rabu, 14 Juni 2023. Raja Juli mengaku senang usai bertemu Kaesang dan sang istri, Erina Gudono.
"Senang bisa ketemu Mas Depok Pertama @kaesangp suaminya Mbak Ersofgun @erinagudono," tulis Raja Juli.
Kaesang Siap Maju
Sebelumnya, Kaesang juga telah menyatakan siap maju sebagai calon wali kota di Pilkada Depok 2024 mendatang. Ia akan maju sebagai calon yang diusung oleh PSI. Kesediaannya itu ditunjukkan Kaesang Pangarep melalui saluran akun YouTube di channel Kaesang Pangarep by GK Hebat yang diunggah pada 9 Juni 2023.
Dalam video dengan judul ‘Klarifikasi Saya Buka Suara’ tersebut, Kaesang menyatakan (dia red) sudah mendapat izin dan restu dari keluarga. Dia pun meminta dukungan pada publik, khususnya masyarakat Kota Depok, Jawa Barat.
“Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama (Wali Kota Depok), mohon dukungannya,” kata Kaesang dari saluran YouTube, Sabtu (10/6).
(MGN/Z-9)
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun
Dengan status tanah lebih jelas, para investor juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Situs Makam Sunan Bonang merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai religius. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang mengunjungi untuk berziarah.
PROSES demokrasi yang tidak sehat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal memengaruhi kualitas pemerintahan berikutnya.
Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Raja Juli Antoni telah mengajukan cuti ke Presiden Joko Widodo.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved