Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH partai disebut akan membentuk 'koalisi permanen' yang diisi oleh 4 partai, yakni PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra. Poros ini hampir pasti akan usung Prabowo Subianto sebagai capres. Meski demikian, ada persoalan dalam penentuan posisi cawapres. Sejumlah nama juga disebut akan diajukan sebagai pendamping Prabowo yakni Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Erick Thohir (PAN).
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam menilai rencana koalisi itu membuat pertarungan semakin sengit pada Pemilu 2024.
"Koalisi ini membuat persaingan akan kian sengit, apalagi berada tidak dalam satu barisan dengan PDIP. Sehingga potensi untuk head to head dengan PDIP akan tinggi," terangnya saat dihubungi.
Baca juga: Gerindra Bantah Isu Keretakan dengan PKB
Selain mewarnai peta persaingan di 2024, koalisi tersebut juga akan mendapati tantangan internal. Masing-masing partai akan berebut posisi cawapres.
"Koalisi ini akan sengit berebut posisi cawapres dan itu menjadi tidak mudah. Interplay ini potensial membuat gesekan di antara partai-partai," terusnya.
Baca juga: Golkar Bantah Ada Konflik Internal
Kendati demikian, koalisi yang disebut permanen itu tidak mudah terwujud.
"Jadi menurut saya tidak akan mudah juga bisa permanen," sambungnya.
Menurut Surokim, bisa saja elite koalisi mengambil jalan tengah dengan mengajukan Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski demikian, hal itu juga bukan hal yang mudah.
"Memang jalan tengahnya bisa mengusung pak Erick, tapi itu juga tidak mudah karena pak Erick lebih dekat ke pemerintah Jokowi dan PDIP," tegasnya.
Hal itu menjadikan koalisi tersebut masih harus berupaya keras. Kepentingan partai-partai pada perebutan posisi cawapres akan berlangsung keras dan potensial mengganggu soliditas partai. "Menurut saya tetap terjal jalannya koalisi ini dan tidak akan mudah permanen," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa Airlangga lebih menonjol dibandingkan Muhaimin dan Erick.
“Di luar itu, koalisi besar itu terhambat penentuan cawapres, Airlangga memang dominan, tetapi secara popularitas PKB juga layak mengajukan Muhaimin, Elektabilitas Muhaimin setara dengan Airlangga,” ungkap Dedi.
PKB, sebagai parpol yang sedari awal berkoalisi dengan Gerindra, masih mengincar tiket Cawapres untuk Ketum Muhaimin.
Namun jika Golkar jadi bergabung, sebagai partai nomer ketiga pemenang Pemilu 2019, kans Ketum Airlangga tentu lebih besar. Sebaliknya, jika PKB ‘ngambek’ dan mengancam pindah koalisi, dia akan diterima koalisi mana pun jika tidak mengincar kursi cawapres.
“Jika situasi ini akan mengalami perdebatan, tidak menemukan titik temu, PKB bisa saja hengkang, karena mereka tidak punya beban harus bersama koalisi, PKB kemanapun akan diterima jika sama-sama tanpa kursi cawapres,” jelas Dedi. (RO/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved