Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono angkat bicara soal namanya masuk menjadi bursa bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk pendamping Ganjar Pranowo.
Basuki mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi secara langsung dijalin dari pihak Ganjar.
"Enggak ada (komunikasi). Kalau itu merupakan apresiasi atau wacana ya. Tapi enggak ada komunikasi sama sekali," ungkapnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
Baca juga: Puan Sebut Beberapa Nama Cawapres Ganjar, Ada Nama Mas AHY
Basuki enggan memberikan pernyataan lebih dalam soal pengusungan bacawapres Ganjar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia hanya menegaskan masih fokus untuk menyelesaikan seabrek pekerjaan rumah perihal proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Tanah Air hingga masa jabatannya berakhir di 2024.
"Saya ini birokrat dan sudah mau 70 tahun umur saya di tahun depan. Saya fokus kerja," ucapnya.
Baca juga: PDIP Bentuk Tim Khusus untuk Tentukan Cawapres Ganjar
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan terdapat nama Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono yang diusulkan sebagai pendamping Ganjar. Hasto menilai Basuki sukses membangun sejumlah infrastruktur di daerah-daerah.
"Bahkan muncul nama pak Basuki Menteri PU-Pera. Karena beliau ada, dari daerah Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Palembang alami kemajuan. Ada yang diusulkan pak Basuki yang dikatakan pak Jokowi sebagai bapak infrastruktur," katanya dalam keterangan resmi.
Terkait persoalan cawapres untuk Ganjar, Hasto mengatakan, nantinya akan ada tim khusus yang akan dipimpin langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri
"Nama-nama ini nanti ibu ketua umum (yang memimpin). Tinggal kemudian setelah ditelaah dari seluruh aspek, kemudian berdialog dengan para ketua umum partai lain, terutama Bapak Presiden Jokowi," tutur Hasto. (Ins/Z-7)
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sepanjang tidak ada perubahan peraturan undang-undang terkait syarat pencalonan, tiga pasangan bacapres-bacawapres yang sudah mendaftar ke Kantor KPU RI tidak akan berubah.
Andrew menerangkan kepemimpinan kuantum merupakan konsep kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip fisika kuantum dalam konteks manajemen dan kepemimpinan organisasi
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mengaku kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi.
PDIP dinilai tersandera kehilangan pemilih, bila bersikap keras kepada Presiden Joko Widodo, menyusul belum adanya sikap terkait Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah warga akan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10), karena menerima pendaftaran bacawapres yang diduga bertentangan dengan PKPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved