Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Widodo dan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto hari ini. Keduanya bakal diklarifikasi soal data dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Untuk hari ini, Selasa, 16 Mei 2023 KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5).
Pemeriksaan LHKPN dilakukan jika KPK melihat adanya kejanggalan. Keduanya wajib hadir untuk memberikan klarifikasi atas aset yang dimilikinya.
Baca juga: Pekan ini Wagub dan Kadinkes Lampung Dipanggil KPK
KPK menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi LHKPN terhadap sejumlah pejabat pekan ini. Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim bakal dimintai keterangan pada Rabu (17/5).
Setelah itu, KPK memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana pada Jumat (19/5). Klarifikasi LHKPN itu merupakan yang kedua kali untuknya di tahun ini.
Baca juga:KPK akan Periksa LHKPN Wagub Lampung pada 17 Mei
Reihana dipanggil karena kerap memamerkan harta di media sosial. Dia bungkam saat ditanya awak media usai diperiksa beberapa waktu lalu.
Diketahui, Reihana tidak melaporkan semua aset yang dimilikinya. Ada beberapa rekening yang tidak masuk data.
"Beberapa rekening bank tidak dilaporkan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.
Pahala mengatakan Reihana memerintahkan stafnya untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Sehingga, asetnya tidak berubah selama lima tahun terakhir. (Z-3)
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
EFIN adalah nomor identifikasi penting untuk pelaporan SPT pajak secara elektronik. Ini cara anda mendapatkan EFIN secara daring.
Pendaftaran NPWP kini lebih mudah dengan layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini caranya.
Setiap 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Yuk pahami lebih lanjut apa itu pajak dan manfaatnya.
Ketimbang repot membentuk bernama Badan Penerimaan Negara yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan didorong mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN).
Publik mendukung upaya implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved