Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Widodo dan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto hari ini. Keduanya bakal diklarifikasi soal data dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Untuk hari ini, Selasa, 16 Mei 2023 KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5).
Pemeriksaan LHKPN dilakukan jika KPK melihat adanya kejanggalan. Keduanya wajib hadir untuk memberikan klarifikasi atas aset yang dimilikinya.
Baca juga: Pekan ini Wagub dan Kadinkes Lampung Dipanggil KPK
KPK menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi LHKPN terhadap sejumlah pejabat pekan ini. Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim bakal dimintai keterangan pada Rabu (17/5).
Setelah itu, KPK memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana pada Jumat (19/5). Klarifikasi LHKPN itu merupakan yang kedua kali untuknya di tahun ini.
Baca juga:KPK akan Periksa LHKPN Wagub Lampung pada 17 Mei
Reihana dipanggil karena kerap memamerkan harta di media sosial. Dia bungkam saat ditanya awak media usai diperiksa beberapa waktu lalu.
Diketahui, Reihana tidak melaporkan semua aset yang dimilikinya. Ada beberapa rekening yang tidak masuk data.
"Beberapa rekening bank tidak dilaporkan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.
Pahala mengatakan Reihana memerintahkan stafnya untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Sehingga, asetnya tidak berubah selama lima tahun terakhir. (Z-3)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
KPK mengembangkan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea Cukai. Pegawai Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BPP) ditangkap.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved