Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH gagal melampaui parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam tiga edisi pemilihan legislatif terakhir, Partai Bulan Bintang (PBB) bertekad menempatkan kadernya di Senayan pada Pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya memasang target sampai 30 kursi di DPR RI.
"Untuk target kursi sekitar 25-30 kursi, yang penting kami punya target 4%, lolos, dalam PT (parliamentary threshold) ini. Itu harapan kita," kata Afriansyah di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).
Baca juga : Caleg Didominasi Muka Lama, Formappi: Parpol Hanya Pentingkan Kursi, tak Peduli Kinerja di Parlemen
Untuk mencapai target itu, ia mengungkap telah ditugaskan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra untuk membenahi infrastruktur partai sampai tingkat ranting. Saat hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, Afriansyah juga mengatakan PBB bakal menyiapkan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Mungkin pekerjaan keras, tapi memang harus kita lakukan karena ini untuk pencapaian bahwa kita harus lolos PT 4%," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyebut pihaknya ingin kembali ke DPR RI. Oleh karenanya, PBB melakukan diskusi dengan partai politik lain untuk mendorong agar Pemilu 2024 berjalan secara adil dan setiap partai politik dapat saling membantu.
Baca juga : Caleg Pemilu 2024, Ini Yang Harus Diperhatikan Partai Politik
Di tengah maraknya pesohor yang direkrut partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg, PBB, kata Yusril, lebih mengutamakan kader partai. Pendirian itu yang melatarbelakangi keputusan PBB untuk mendukung sistem proporsional tertutup, alih-alih terbuka. Menurut Yusril, bacaleg yang didaftarkan dengan sistem proporsional tertutup merupakan kader yang telah didik partai.
"Enggak terlalu fokus ke sana (caleg artis). Kita lebih fokus kepada kader-kader partai. Maka itu PBB mendukung sistem proporsional tertutup," pungkasnya.
PBB menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 kesembilan yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU RI. Seperti partai lainnya, PBB mengajukan 580 nama bacaleg DPR RI di 84 dapil. Adapun kuota minimal keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg yang diajukan mencapai hampir 40%. (Z-4)
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved