Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LAPORAN harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana ternyata sudah bermasalah sejak 2021. Dia pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun lalu.
"Dia pernah kita panggil tahun 2021. Yang 2021 kan enggak seseru yang sekarang," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.
Pahala menjelaskan salah satu kejanggalan yakni kepemilikan rekening milik Reihana. Total, ada lima tabungan yang tidak didata dalam LHKPN-nya.
Baca juga : Kadinkes Lampung Reihana Tidak Laporkan Kepemilikan Uang di Beberapa Rekening
"Kita tahu banknya kok enggak dilaporin yang lima sekarang enggak dilaporkan lagi," ucap Pahala.
Pahala mengatakan Reihana mengaku pengisian LHKPN-nya dilakukan oleh stafnya. Namun, Kadinkes Lampung itu tetap dipermasalahkan KPK sebab data itu menjadi tanggung jawabnya.
Baca juga : Lampung Kembali Disorot, Mobil Dinas Gubernur Lampung Nunggak Pajak
"Itu bukan soal siapa yang ngisi tapi dia jadi lepas tanggung jawab," ujar Pahala.
Reihana punya sederet koleksi mobil mewah di rumahnya. Reihana yang hobi pamer harta tersebut terlihat menaiki mobil Alphard hitam dalam sebuah foto.
Namun, tampaknya mobil itu tidak ia laporkan pada LHKPN 2022. Dalam LHKPN yang dilaporkan oleh Reihana, ia hanya memiliki tiga buah mobil.
Deretan mobilnya itu yakni mulai dari Nissan Elgrand Minibus, Toyota Minibus dan Mercedes Benz V230. Sementara itu, pada foto-foto yang dilansir dari Twitter @wisanggeni___ dalam rangkaian cuitan @PartaiSocmed, Reihana tampak menaiki mobil Alphard berwarna hitam. (Z-8)
KPK tidak menemukan kejanggalan atas pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana
KPK memanggil pejabat dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Jakarta Utara untuk mengklarifikasi LHKPN.
KPK hari ini memanggil pejabat ditjen pajak Wahyu Widodo dan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto terkait LHKN milik mereka.
KPK menjadwalkan Wagub Lampung dipanggil Rabu (17/5) dan Kadinkes Lampung di Jumat (19/5). Keduanya dipanggil untuk klarifikasi LHKPN.
KPK berencana memanggil Gubernur Lampung untuk selidiki proyek infratsruktur Lampung. Pemprov Lampung menantang KPK untuk selidiki proyek-proyek infrastruktur di Lampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved