Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANYAK pejabat tinggi negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian bahkan pimpinan instansi.
Nama-nama mereka dipaparkan dalam situs e-LHKPN KPK. Batas akhir pelaporan diketahui 31 Maret 2023.
"Iya, memang belum lapor," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Mei 2023.
Baca juga: Anaknya Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Menkumham Yasonna: Bohong Besar!
Para petinggi instansi yang menarik perhatian karena belum menyerahkan LHKPN yakni Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Pemaparan nama itu dipastikan sesuai dengan aturan berlaku.
Sejumlah petinggi Polri juga tercatat belum menyerahkan LHKPN. Salah satunya yakni Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Andi Rian R Djajali.
Baca juga: KPK Siapkan 142 Dokumen hingga Dokter untuk Lawan Praperadilan Lukas Enembe
Lalu, nama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto juga belum menyerahkan LHKPN miliknya. Kemudian, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono juga belum menyerahkan kewajibannya.
Sejumlah petinggi Polri yang belum melapor juga yakni Inspektur Pengawasan (Irwasum) Polri yang dulu menjabat sebagai Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri; dan Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Komjen Anang Revandoko.
Lalu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andianto dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) yang dulunya adalah mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Fadil Imran juga belum menyerahkan LHKPN. (Z-7)
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
BPOM, BIN, dan BAIS menggerebek pabrik produksi pil koplo berada di Kawasan Industri Candi (KIC) Kota Semarang, Jawa Tengah, dan menyita barang bukti sekitar Rp312 miliar.
Akhir tahun 2023 yang lalu untuk meningkatkan bauran energi, PLN UIW Babel menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Surya Energi Kobatama untuk pembangunan PLTS.
Presiden Joko Widodo menegaskan kembali keharusan seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2024.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menjelaskan alasan alat sadap zero click atau dikenal dengan Pegasus berbahaya bagi demokrasi. Hal itu membuat ICW meminta dokumen pengadaan Pegasus ke Polri.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono TNI belum mengetahui terkait alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel, masuk ke Indonesia sejak 2018
ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan komisinya belum mengetahui terkait alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved