Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK pejabat tinggi negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian bahkan pimpinan instansi.
Nama-nama mereka dipaparkan dalam situs e-LHKPN KPK. Batas akhir pelaporan diketahui 31 Maret 2023.
"Iya, memang belum lapor," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Mei 2023.
Baca juga: Anaknya Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Menkumham Yasonna: Bohong Besar!
Para petinggi instansi yang menarik perhatian karena belum menyerahkan LHKPN yakni Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Pemaparan nama itu dipastikan sesuai dengan aturan berlaku.
Sejumlah petinggi Polri juga tercatat belum menyerahkan LHKPN. Salah satunya yakni Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Andi Rian R Djajali.
Baca juga: KPK Siapkan 142 Dokumen hingga Dokter untuk Lawan Praperadilan Lukas Enembe
Lalu, nama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto juga belum menyerahkan LHKPN miliknya. Kemudian, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono juga belum menyerahkan kewajibannya.
Sejumlah petinggi Polri yang belum melapor juga yakni Inspektur Pengawasan (Irwasum) Polri yang dulu menjabat sebagai Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri; dan Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Komjen Anang Revandoko.
Lalu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andianto dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) yang dulunya adalah mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Fadil Imran juga belum menyerahkan LHKPN. (Z-7)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Polri akan mengusut tuntas kerusuhan yang terjadi dalam sejumlah aksi demonstrasi. Polri juga melibatkan BIN dan TNI untuk mengungkap dalang kerusuhan
Menurut Darmawan, fenomena itu dianggap sebagai bentuk kekecewaan namun berkembang menjadi gerakan yang mengancam disintegrasi bangsa.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Rinny mengungkapkan bahawa ia tidak ingin 'terjebak' dengan tugas menyeleksi atau memeriksa orang tanpa adanya penambahan disiplin ilmu psikologi.
MAYAT berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengambang di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (10/1).
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya mewaspadai ancaman aksi teror saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved