Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUKUNGAN kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024 terus mengalir.
Kali ini dukungan mengalir dari organisasi masyarakat (ormas) Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President. Bahkan, dukungan kepada Prabowo itu segera dideklarasikan dalam waktu dekat bersama Prabowo Subianto.
Deklarasi juga beriringan dengan pelantikan semua Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Prawiro Indonesia oleh Prabowo Subianto.
Baca juga: Wiranto: Prabowo Penuhi Kriteria Jadi Capres 2024
"Kami akan mendeklarasikan pada Juni 2023, untuk lokasinya, bisa JIS (Jakarta International Stadium) atau Sentul (Bogor)," kata Ketua Umum Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President, Hengky Luntungan, dalam keterangannya, di Jakarta, hari ini.
Menurut dia, deklarasi tersebut akan dihadiri sekitar 100 ribu anggota Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President terutama dari tiga provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Prawiro Indonesia, kata Hengky, telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia. Prawiro Indonesia terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari eks jenderal, petani, pedagang, buruh, dan nelayan.
"Semuanya mendorong dan mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029," ucap dia.
Baca juga: Prabowo Sambangi Kediaman Aburizal Bakrie, Bahas Koalisi?
Prawiro Indonesia pun, kata Hengky, akan berkomitmen mendukung Prabowo Subianto hingga terpilih jadi presiden. Komitmen itu ditunjukkan oleh semua anggota sejak awal.
"Itu jadi penting agar tidak ada pengkhianatan dalam pergerakan ini," tutur Hengky.
Sekjen Prawiro Indonesia Syamsuddin Siregar menyampaikan bangsa dan negara akan lebih baik apabila pemimpin tegas seperti Prabowo menjadi presiden.
Dewan Penasehat Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President Prof Subur Budhisantoso menambahkan Prabowo merupakan sosok nasionalis yang sejati.
Itu dibuktikan misalnya saat dia kalah, dia siap menjadi menteri untuk membantu kompetitornya pada Pilpres 2019 lalu.
"Artinya, dia tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dia mengutamakan kepentingan nasional. Saya terpanggil kembali untuk mendukung Prabowo. Beliau ingin kami ikut serta," kata Subur.
Subur pun meminta agar Prawiro Indonesia tidak hanya mengerahkan massa dan sosialisasi di akar rumput dan media sosial. Yang juga tidak kalah penting, merapikan struktur organisasi demi kemenangan Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024. (RO/S-2)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved