Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendatangi gedung KPK RI pagi ini. Kedatangan Pras, sapaan akrab Presetyo, ditujukan untuk memberikan keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang.
Pras berujar, kehadirannya ke Gedung Merah Putih adalah bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
"Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan selalu kooperatif apabila KPK membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (10/4).
Baca juga: Pengadaan Lahan Tol Jogja-Solo Diharapkan Selesai Tahun Ini
"Seperti pada pagi hari ini (10/4) saya datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada tahun 2018-2019," lanjutnya.
Ia pun berharap, keterangannya dapat membuat jalan KPK menyelidiki kasus tersebut semakin terang.
Baca juga: Eks Dirut Sarana Jaya Divonis Hari Ini Terkait Pengadaan Lahan Munjul
"Semoga keterangan yang saya berikan dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan ini," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur yang dilakukan pada 2018-2019. Dalam penyelidikan ini, KPK turut menggeledah kantor anggota DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta pada 21 Maret lalu.
Tiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta turut diperiksa yakni Achmad Zairofi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sangaji dari Fraksi Partai Hanura, Yusriah Dzinnun dari Fraksi PKS. KPK juga memeriksa Lulu Mawaddah yang merupakan staf Yusriah Dzinnun.
Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi lahan di Munjul, Jakarta Timur di mana tersangkanya adalah mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Pinontoan. Untuk kasus itu, Yoory telah mendapat vonis enam tahun dan denda Rp500 juta dan dipenjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. (Z-10)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program pengerukan dan pelebaran kali untuk antisipasi banjir.
Legislatif dan eksekutif juga sangat membutuhkan peran wartawan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui berita-berita yang konstruktif.
Kemacetan terjadi lantaran pengusaha kuliner atau coffee shop di sekitaran Jalan Tulodong tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni.
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda dengan nilai Rp81.716.573.026.059 dalam rapat paripurna, Selasa (14/11).
"Saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata."
Pansel harus berani mencoret pimpinan KPK sejak awal seleksi
KPK berjanji bakal transparan dalam mengusut dugaan pencurian uang dinas di lembag antrasuah tersebut
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Permainan kotor itu ternyata ditemukan pertama kali di markas utama KPK.
Yana Mulyana diduga melakukan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved