Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik dibanding lembaga hukum lainnya. Kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung hanya ada di bawah TNI dan Presiden.
Berdasar survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari sejumlah lembaga yang diminta pendapat publik tentang kepercayaan mereka, diketahui TNI mendapatkan kepercayaan paling tinggi dengan 91%.
Diikuti berturut-turut Presiden (84%), Kejagung (78%), Pengadilan (68%), media massa (66%), KPK (64%), Kepolisian (63%), DPR (52%), dan partai politik (50%).
Baca juga: Survei LSI: Tingkat Kepercayaan Lembaga Hukum Meningkat
“Belum berubah masih TNI dan Presiden yang paling teratas. Baru kemudian diikuti kejaksaan,” kata peneliti LSI Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei secara online, Minggu (9/4).
Tren Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum Meningkat
Adapun tren kepercayaan publik terhadap lembaga hukum secara umum mengalami peningkatan. Kepolisian yang pada Januari 2023 terpuruk di tingkat 52%, meningkat menjadi 63% di April 2023. Begitu juga pengadilan yang pada Januari 2023 di angka 58% meningkat menjadi 68%.
Baca juga: Kejagung Mau Anggotanya Duduki Jabatan di KPK
Sementara untuk Kejagung tren kepercayaan relatif stabil. Pada Januari 2023 di 60%, pada April 2023 di angka 68%. Adapun yang sedikit mengalami penurunan adalah KPK.
Pada Januari 2023 kepercayaan di 54%. Lalu naik pada Februari menjadi 68%, tapi kemudian turun di April menjadi 64%.
Penurunan Kepercayaan terhadap KPK
“Dibanding Februari ada penurunan walaupun tidak signifikan adalah KPK. Tapi yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah Kepolisian, dari 61 persen ke 63 persen. Lalu ada Kejaksaan Agung” kata Djayadi Hanan.
Mengenai kepercayaan berdasar demogafi, menurut Hanan, yang memiliki pola adalah kepercayaan terhadap polisi. Misalnya dari segi pendidikan.
"Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin turun kepercayaannya. Begitu juga semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin menurun kepercayaan terhadap kepolisian,” kata Djayadi.
Baca juga: Bongkar Tiga Kasus Korupsi Besar, Kejagung Makin Dipercaya Publik
Pola seperti ini, lanjut dia, tidak ditemukan pada Kejaksaan Agung, KPK dan Pengadilan.
Dipaparkan pula, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum berkorelasi dengan penilaian kinerja presiden.
Mereka yang menyatakan puas dengan kinerja presiden, kata Djayadi, kepercayaannya jauh lebih tinggi terhadap lembaga penegak hukum dibanding yang tidak puas terhadap presiden.
“Misalnya untuk kepolisian, 41,3 persen saja dari masyaakat yang tidak puas kepada kinerja presiden yang menyatakan puas dengan kinerja kepolisian. Lebih sedikit dari yang menyatakan percaya,” ungkap Djayadi. (RO/S-4)
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
KEKERASAN digital pada anak di Indonesia kian memprihatinkan. Bullying dan judi online Jadi kekerasan digital pada anak yang paling sering muncul di medsos.
Dalam hasil survei ini, Hadiyanto Rasyid yang merupakan wali kota Palu saat ini menunjukkan keunggulan yang signifikan.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil respon publik terhadap simulasi tiga kandidat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PENGAMAT politik M Qodari, mengatakan peluang kemenangan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah.
Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0.10% dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 202
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved