Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai peluang koalisi besar akan terwujud semakin besar setelah lima ketua umum partai pendukung pemerintah berkumpul di Kantor PAN.
“Koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, terlihat mendapat respons baik dari Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP,” ungkapnya dalam keterangan tertulis (2/4).
Menurutnya, kalau koalisi besar terbentuk, akan ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah Pilpres 2024 dimungkinkan hanya satu putaran.
Baca juga: Zulhas Beberkan Isi Pertemuan Tertutup Jokowi dan 5 Ketum Partai
“Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat,” tambahnya.
Kekurangan dari munculnya koalisi besar adalah minimnya pilihan untuk rakyat pada Pilpres 2024. Selain itu, peluang keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 belum hilang sepenuhnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Harap Parpol-parpol Berkoalisi Demi Kebaikan
“Minusnya, dengan hanya dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen,” sambungnya.
Ia menambahkan bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah.
“Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah. Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR,” tegasnya.
Karena itu, koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju. Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat.
“Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal,” pungkasnya. (Zuq/Z-7)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved