Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak, Triyono Martanto, menjelaskan soal hartanya yang tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) senilai Rp51,2 miliar. Harga itu bersumber dari warisan.
"Ini disebabkan pada saat itu kondisi orang tua saya pada 2020 sudah sangat menurun. Pada saat itu beliau ingin setidak-tidaknya membahagiakan, membagikan sebagian hartanya dengan cara hibah," kata Triyono saat mengikuti uji kelayakan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/3).
Ia menjelaskan soal lonjakan harta pada 2020 ke 2021. Total harta yang bertambah dari Rp9 miliar menjadi Rp19 miliar.
Baca juga : DPR Cecar Kekayaan Calon Hakim Agung Triyono yang Melejit Jadi Rp51,2 Miliar
"Pada saat itu kami bertiga (bersaudara) dapat hibah dari ibu saya masing-masing Rp10 miliar, dan itu masing-masing dimasukkan di BRI. Jadi nanti mungkin di PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga ada itu aliran uang terkait dengan Rp10 miliar yang tadi disampaikan yang diberikan ibu saya," ucap Triyono.
Baca juga : Triyono dan Harnoto tak Dipilih DPR Jadi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
Pada 2021, kata Triyono, ia kembali mendapat warisan sebesar Rp30.562.514.284. Karena ibu Triyono meninggal pada 2 Desember 2020.
Sebagian besar bentuk warisan itu berupa deposito, tabungan, dan surat berharga negara. Total warisan itu juga sudah dimasukkan ke dalam LHKPN.
"Jadi semuanya itu ada di dalam sistem keuangan kita semua, jadi tidak ada yang di luar sistem keuangan kita," jelas Triyono.
Triyono menekankan bahwa terdapat juga saham di perbankan. Sehingga, seluruh harta yang ia peroleh bisa dilacak melalui sistem perbankan.
"Jadi ini di ruang publik ini saya juga akan mengklarifikasi terkait dengan hal itu, semua harta semua, semua arus itu sebenarnya ada di dalam sistem perbankan dan itu sebenarnya bisa dilacak terkait dengan keberadaan harta saya penambahan harta saya tersebut," kata Triyono.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Triyono menjelaskan secara detail soal kekayaannya. Karena kekayaan Triyono menjadi polemik di publik.
"Karena ini sudah tersebar di sosial media, kalau enggak salah melalui sebuah akun bernama akun partaisocmed. Maka saya perlu untuk mengklarifikasi dalam ruangan ini ya," ujar Arsul saat mengikuti uji kelayakan di Komisi III DPR. (Z-8)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved