Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Indikator Politik (IPI), Bawono Kumoro, mengatakan kepercayaan publik yang meningkat terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung), melebihi kepercayaan atas Kepolisian, KPK, maupun pengadilan, karena dalam beberapa tahun terakhir Kejaksaan menjadi leading dalam penegakkan hukum kasus-kasus besar.
“Iya (logis jika persepsi publik terhadap Kejaksaan di atas KPK maupun Kepolisian. Terutama dalam setahun terakhir hasil survei kami, seperti Maret tahun lalu. Kasus minyak goreng, yang membuat ibu-ibu rumah tangga menjerit semua, ditangani Kejaksaan,” kata Bawono, Kamis (2/3/2023).
Titik awal peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, menurut Bawono, berawal dari sini. “Setelah itu Kejaksaan menginjak gas untuk menangani kasus-kasus lainnya".
Menurut Bawono, dibanding lembaga penegak hukum yang lain, memang Kejakgung lebih menonjol. Dijelaskannya, pada Februari mulai muncul kasus kelangkaan minyak goreng. Pada saat itu Kejakgung menjadi leading sektor yang menangani kasusnya, hingga pada Juni ada penetapan tersangka.
“Kejaksaan juga menunjukkan leading penegakkan hukum pada kasus Indosurya dan sejumlah kasus lain,” kata Bawono.
Pada saat bersamaan, pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian justru meredup kiprahnya. Kepolisian malah pada pertengahan tahun menjadi sorotan negatif publik karena pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo, maupun kasus Teddy Minahasa.
“Dan sampai sekarang residu-residunya masih terasa efeknya buat kepolisian, sampai sekarang. Sekalipun sekarang sudah mulai pulih," ungkapnya.
Persepsi positif publik yang meningkat terhadap Kejakgung, menurut Bawono, tidak hanya karena lembaga penegak hukum lain sedang performanya turun. Tapi juga karena peningkatan kinerja Kejakgung. “Jadi gabungan dari faktor eksternal dan internal. Kalau pun lembaga lain performanya turun, tapi kejaksaan biasa-biasa saja, tentu juga tidak akan begitu,” kata Bawono. (OL-13)
Baca Juga: Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan keprihatinannya atas persepsi masyarakat terhadap KPK dalam lima tahun terakhir.
Kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.
Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Sirekap mengalami berbagai macam persoalan dan menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
Menurut Sekjen DPR RI, ketika ada perilaku yang tidak baik dari anggota DPRD itu, masyarakat langsung menganggapnya bahwa itu dilakukan oleh DPR RI.
Pemeriksaan untuk menggali kasus dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022.
PENUNJUKAN Mahfud MD menjadi cawapres nomor urut 3 menguak tabir kontroversi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tugas tim penindakan tetap berjalan meski pemilihan umum (pemilu) sedikit lagi sampai tahapan pencoblosan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
KORUPSI adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas. Namun, tahukah Anda bahwa Undang-undang telah mengidentifikasi ada 30 jenis korupsi?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved