Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menekankan bahwa indikasi keterlibatan anggota TNI AD dalam pelarian Bupati Mamberamo Tengah yang baru saja tertangkap, masih belum terbukti.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada campur tangan anggota TNI dalam pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak ke Papua Nugini. Anggota TNI itu bakal diperiksa Lembaga Antikorupsi.
“Indikasi belum bisa menjadi judgement. Semua masih dalam penyelidikan,” tegas Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari saat dihubungi, Rabu (22/2).
Baca juga: KPK Tahan Ricky Ham Pagawak
Pada prinsipnya, lanjut dia, TNI AD terus mendukung upaya penegakan hukum yang tengah bergulir. Jika terbukti ada campur tangan anggota TNI AD dalam pelarian Ricky Ham, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menghukum oknum tersebut.
“Pastinya akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Hamim.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa unsur pimpinan institusi, khususnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, sudah berkomunikasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan keterlibatan anggota TNI membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah.
“Perlu saling komunikasi jika ada yang perlu dilakukan bersama,” katanya.
Baca juga: Penghubung Bupati Mamberamo Tengah jadi Kunci Penangkapan
Adapun KPK menegaskan bantuan dari anggota TNI terhadap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak bukan menjadi urusan lembaga rasuah tersebut.
"Penindakan ranahnya TNI. Ada oknum TNI yang terlibat, tentu itu kapasitas TNI," cetus Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya.
Di lain sisi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait adanya dugaan bantuan terhadap Ricky. KPK tidak bisa menindak, karena aturan untuk pelanggaran TNI berbeda.(OL-11)
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),
Sikap flexing pejabat tinggi di Riau itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat,
Penghargaan diberikan kepada Bambang Hendroyono untuk kategori 'Birokrat Terbaik' ini diberikan pada acara Malam Puncak DPP HA Award 2022.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pelantikan ini merupakan implementasi dari SK BP Batam Nomor 95 Tahun 2022.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dikabarkan sudah ditetapkan jadi tersangka korupsi di Pemkot Semarang oleh KPK.
EVALUASI kasus Pegi Setiawan, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan tidak bisa memaksakan seseorang menjadi tersangka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan soal pengembangan kasus suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka.
KLHK telah menetapkan bos tambang pasir ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), E alias B, sebagai tersangka.
POLISI menetapkan tersangka baru dalam kasus anak yang membunuh ayah kandung berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tersangka baru ini merupakan anak kedua dari korban.
Polda Jatim telah menetapkan Briptu Fadhilatun Nikmah sebagai tersangka dalam kasus pembakaran suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono, yang juga anggota polisi, hingga tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved