Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBERIAN perlindungan berupa asuransi bagi penyelenggara Pemilu 2024 masih menjadi hal problematik. Khususnya, bagi petugas ad hoc, karena mereka bekerja dalam kerangka voluntarisme, bukan pegawai tetap.
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai konsep kerja petugas ad hoc bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pekerjaan spetugas ad hoc tidak dapat diidentifikasikan sebagai pegawai tetap.
"Kemudian mengkalkulasi cost-nya untuk ad hoc itu enggak ada ukuran yang pantasnya berapa," jelas Adit saat dihubungi, Rabu (15/2).
Baca juga: Presiden Minta Media Massa Dorong Pemilu Berjalan Jujur dan Adil
Menurutnya, perdebatan yang menyeruak terkait petugas ad hoc adalah honor dan perlindungan yang layak. Adit menilai tidak semua pihak berpikiran bahwa petugas ad hoc perlu diberikan perlindungan berupa asuransi.
"Termasuk pembahasan di DPR. Kan dia (petugas ad hoc) bukan pegawai yang bersifat tetap. Itu kemudian menjadi sangat relatif, suka-suka saja, karena enggak punya ukruan yang jelas," sambungnya.
Namun, Adit berpendapat bahwa sebagai gagasan, perlindungan bagi petugas ad hoc saat penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan sebuah masalah. Akan tetapi, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemilu itu Pesta, Bukan Perang Demokrasi
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta dukungan parlemen dan pemerintah soal asuransi bagi penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikannya dalam acara Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu RI.
"Semoga dukungan dari Komisi II (DPR RI), pemerintah, bisa membantu penyelenggara pemilu mendapatkan akses asuransi, mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu," pungkas Rahmat.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga menyinggung beban kerja penyelenggara pemilu. Menurutnya, begitu memasuki tahapan pemilu, penyelenggara sudah tidak kenal waktu lagi, karena mereka bekerja penuh waktu.(OL-11)
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
perlu ada jeda lima tahun bagi mantan penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ingin maju berkontestasi dalam pilkada
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Pilpres 2024 Mahfud Md yang meminta seluruh komisioner KPU RI saat ini untuk mundur.
Asuransi Raksa telah melakukan strategi yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
Berkat kinerja yang apik di sepanjang 2023, BRI Insurance meraih pengahargaan dengan kategori General Insurance Market Leaders 2024 di acara Market Leaders Awards 2024.
Overtreatment menyebabkan pemborosan pada biaya layanan kesehatan hingga dapat merugikan pasien.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Penyelenggara mengungkapkan kriteria penting penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa
Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved