Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL calon presiden (bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan akhirnya angkat bicara perihal polemik utang uang Rp 50 miliar yang ia gunakan dalam perhelatan Pilkada DKI 2017 lalu.
Anies menuturkan uang tersebut berasal dari donatur yang memberikan dukungan kepada Anies dan Sandiaga Uno selaku kandidat yang berlaga di Pilgub DKI.
"Jadi itu kan dukungan, tuh. Siapa penjaminnya? Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya yang menyatakan suratnya, saya yang tanda tangan,” kata Anies yang dikutip melalui siaran Youtube pada Sabtu (11/2).
Anies mengaku selama mengikuti pilkada DKI dirinya menerima sekali banyak sumbangan untuk keperluan kampanye. Salah satu prnyumbang memberikan sumbangan dengan catatan sumbangan tersebut akan menjadi hutang apabila Anies-Sandi gagal memenangi pilkada DKI. Sebaliknya ketika menang maka uang tersebut disepakati tidak menjadi hutang.
“Karena ketika Pilkadanya selesai, ya selesai. Jadi menjadi aneh ketika sekarang kita bicarakan soal ada utang yang belum selesai. Sudah selesai dulu, karena perjanjiannya itu gini,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Restui Pertemuan Cak Imin dan Airlangga
Anies melanjutkan, dengan menjabat sebagai gubernur dirinya tidak bisa mengeluarkan uang tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, Jika berada di luar pemerintahan. Dirinya bisa leluasa mencari uang untuk mengembalikan dana dukungan, entah melalui bisnis maupun membuka usaha.
“Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak (menang Pilkada), saya harus ngumpulin uang untuk bayar utang. Bukankah ini yang menjebak kita dengan praktik fundrising untuk apa? Biaya Pilkada,” kata dia. (OL-4)
Rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo tahun 2025 tidak akan mempengaruhi target kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman).
Menparekraf mengeklaim sudah banyak investor dari Amerika, Eropa, Timur Tengah yang mulai melirik kebijakan golden visa di Tanah Air. Katanya, para investor asing tersebut sudah bertanya
Sandi mendukung para kontestan lain untuk keberlanjutan Jabar lebih baik.
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaprekraf), Sandiaga Uno berkunjung ke salah satu Kawasan Koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur yaitu Kabupaten Wonosobo.
PKB mengaku ada usulan dari kader agar mengusung politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jawa Barat 2024.
Desa Wisata Wanurejo berhasil masuk dalam 50 besar Desa Wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, bersaing dengan ribuan desa lainnya di Indonesia.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved