Presiden: Tidak hanya Bebas, Pers juga Harus Bertanggung Jawab

PRESIDEN Joko Wododo mengamanatkan Dewan Pers untuk menyosialisasikan kepada seluruh media di Indonesia akan pentingnya kerja jurnalistik yang bertanggung jawab.

Jokowi tidak ingin pekerja media hanya menyuarakan kebebasan pers namun mengesampingkan produk yang bisa dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut ia sampaikan saat menerima jajaran pimpinan Dewan Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/2).

"Bapak Presiden mengatakan jangan cuma bicara kebebasan pers, tapi juga pers yang bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab seperti apa? Ya harus menggunakan etik dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki," ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu selepas pertemuan.

Ia meminta, ke depan, media tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai edukator. Oleh karena itu, Dewan Pers mendorong semua jurnalis untuk mengikuti uji kompetensi sebagai penanda bahwa mereka secara resmi sudah memiliki kapasitas.

"Pers itu kan harus memberi pendidikan juga kepada publik, kontrol sosial. Wartawan juga harus ikut kompetensi supya memiliki kapasitas di dalam pemberitaan," tuturnya.

Ninik mengungkapkan, sepanjang tahun lalu, Dewan Pers menerima 690 pengaduan dari masyarakat dan institusi terkait pemberitaan media.

Bentuk pelanggaran yang diadukan beragam, mulai dari tidak melakukan verifikasi, terindikasi hoaks atau fitnah, hingga konten yang mengandung provokasi seksual.

Angka pengaduan di 2022 juga meningkat dibandingkan 2021 yang hanya 621 kasus.

Besarnya jumlah pelanggaran yang diadukan, menurut Ninik, menandakan publik semakin kritis terhadap pemberitaan.

"Atau ini menjadi tanda bahwa nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman, dan lain-lain," tandasnya. (OL-8)