Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengaku pernah menyamar sebagai orang berperkara dan masuk ke pengadilan. Aksi tersebut dilakukan dalam program mysterious shopper, yakni ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan.
Adapun mysterious shopper sebagai upaya mendeteksi dini pintu pelanggaran integritas di lingkungan peradilan. "Pimpinan MA ini semua turun, pura-pura seperti orang berperkara, masuk ke pengadilan," jelasnya dalam pemaparan virtual, Selasa (3/1).
"Pakai wig, ada yang jadi ustaz. Tidak dicurigai oleh mereka (orang-orang pengadilan). Kita masuk ke setiap pengadilan, kita ingin tau apa kejadian di situ, seperti apa," imbuh Syarifuddin.
Baca juga: MA: Minutasi Masih Hantui Live Streaming Kasasi dan PK
Penerjunan mysterious shopper saat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas tertangkapnya dua hakim agung dan aparatur MA lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengaturan perkara. Dua hakim agung yang dimaksud adalah Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh.
Menurut Syarifuddin, saat ini Badan Pengawasan (Bawas) MA telah menerjunkan mysterious shoppers sebanyak 26 orang di Kantor MA. Adapun hasil pemantauan dan pengawasannya dilaporkan kepada Ketua Kamar Pengawasan MA secara berkala.
Baca juga: Menkopolhukam: Urusan Prosedur Omnibus Law Ciptaker Sudah Beres
"Kalau dulu, mysterious shoppers bekerja mengikuti program manajemen risiko. Dari Bawas dipantau tiap hari di mana kira-kia yang akan terjadi risiko-risiko korupsi, kolusi," paparnya.
Pascapengungkapan kasus korupsi di MA oleh KPK, penerjunan mysterious shoppers turut difokuskan di Kantor MA. Mereka yang bertindak sebagai mysterious shoppers juga merupakan pegawai di lingkungan pengadilan Kendati demikian, pihaknya sedang berupaya agar masyarakat luas dapat menjadi mysterious shoppers.
"MA sedang membahas dengan Komisi Yudisial (KY) keturutsertaan masyarakat untuk menjadi mysterious shoppers. Hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara MA dan KY," tandas Syarifuddin.(OL-11)
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Sebanyak 18 orang yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan komoditas timah di PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan
Juru parkir di Yogyakarta ditangkap kepolisian akibat melakukan pungutan liar (pungli). Ia menarik baya parkir lima kali lipat dari ketentuan membuatnya bakal diseret ke pengadilan.
Presiden Joe Biden mengkritik keputusan Hakim Distrik AS Aileen Cannon yang membatalkan kasus dokumen rahasia terhadap Donald Trump.
Donald Trump meminta Hakim Juan Merchan membatalkan putusan bersalahnya dalam kasus uang diam New York setelah putusan Mahkamah Agung tentang imunitas presiden bulan lalu.
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved