Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pidato yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam acara puncak HUT Ke-58 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (21/10), merupakan nasihat untuk Golkar, bukan sindiran ke pihak mana pun.
"Saya pikir itu nasihat Pak Jokowi, ya, kepada Partai Golkar, ya, tergantung Partai Golkar. Saya pikir itu nasihat yang baik, ya. Saya enggak (melihat itu sebagai bentuk sindiran)," ujar Surya Paloh kepada wartawan usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, hari ini.
Surya Paloh mengemukakan hal itu ketika merespons beberapa pihak yang menilai pidato Presiden Jokowi, yang di antaranya membahas mengenai imbauan pada Golkar agar tidak memilih calon presiden (capres) secara sembrono, sebagai sindiran untuk NasDem yang telah mendeklarasikan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.
Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa NasDem tidak memilih Anies sebagai capres yang diusung secara sembrono. "Kami enggak sembrono, bagaimana itu sindiran," ucap dia.
Surya juga menilai bahwa Anies merupakan sosok yang memiliki jam terbang tinggi sebagai pemimpin.
Baca juga: Surya Paloh: Anies Akan Perkuat Nilai Kebangsaan
"Anies memiliki jam terbang yang tinggi. Di mata NasDem, 'kan ada subjektivitas, ada objektivitas. Dua perpaduan ini 'kan terjadi hukum relativitas. Mungkin pikiran dari Pak Jokowi, ya, saran kepada Golkar kalau memilih calon presiden, ya, pilihlah yang pas, yang tepat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Surya juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.
Sebelumnya, dalam acara puncak HUT Ke-58 Partai Golkar, Presiden Jokowi meyakini Partai Golkar akan cermat dalam menentukan capres dan cawapres menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024," ucapnya.
Presiden juga mengimbau agar Golkar memilih calon pemimpin Indonesia berikutnya yang memiliki jam terbang tinggi.
"Betul-betul pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi," ujarnya.(Ant/OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved