Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan membujuk Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bujukan dari SBY diyakini manjur membuat Lukas datang ke KPK.
"Ya perlu memang, saya memohon pada Pak SBY untuk bersedia memberikan arahan atau memberikan imbauan kepada Pak LE (Lukas Enembe) selaku juga pengurus Demokrat Papua, ketuanya bahkan, ya untuk menghadiri itu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (27/9).
Petinggi-petinggi Partai Demokrat juga diminta membujuk Lukas untuk menyambangi KPK. Bantuan dari Partai Demokrat diyakini bisa membuat Lukas luluh mau diperiksa Lembaga Antikorupsi di Jakarta.
Baca juga: KPK Belum Dapatkan Informasi Sahih Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe
"Ini menunjukkan semua partai patuh hukum dan mendukung proses prosesnya," ujar Boyamin.
Bujukan SBY dan petinggi Partai Demokrat diyakini bisa menguatkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Lukas menyambangi KPK. Lukas semestinya datang saat Kepala Negara sudah memberikan perintah.
"Ini kan juga ada imbauan dari Presiden kepada gubernur. Padahal gubernur itu kan istilahnya di bawah Presiden, ya mestinya patuhlah untuk memenuhi imbauan dari Pak Jokowi," ucap Boyamin.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka pada Senin (26/9). Lokasi pemeriksaan masih di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Lukas Enembe berharap status pencegahannya dicabut untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. KPK mau memberikan restu untuk Lukas berobat ke luar negeri dengan syarat harus diperiksa oleh tim medisnya di Jakarta.
"Kami juga harus pastikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka lebih dahulu ketika ia sudah sampai di Jakarta," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 25 September 2022.
Ali mengatakan pihaknya memahami kesehatan Lukas penting. Berobat juga merupakan hak dasar manusia. (OL-1)
KPK masih bisa melanjutkan penyelidikan terkait dugaan penggunaan uang operasional sebesar Rp1 triliun per tahun yang dilakukan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sejumlah aset Lukas yang disita KPK berupa uang, hunian, kendaraan, sampai sebuah hotel
Lima saksi itu yakni Direktur PT RDG Airlines Indonesia Mutmainah Aminatun Amaliah dan empat pihak swasta Hendri Utama, Rizky Agung Sunarjo, Bayu Chandra, serta Syukri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ada dua penyuap lain yang kini diproses hukum oleh penyidik.
KPK belum menahan maupun membawanya ke persidangan meski status hukum itu sudah diberikan lebih dari setahun.
Upaya hukum ini dilakukan dengan maksud di antaranya memberikan efek jera terhadap perbuatan kesengajaan dari terdakwa tersebut yang telah menghalangi proses hukum.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Tercatat 162 musisi akan tampil di festival musik pestapora tahun ini. Menariknya, nama SBY tercatat di pojok bagian kanan poster tersebut, diapit Tulus dan Rempit Goddes.
SBY mengatakan dalam perang dan operasi militer ada aturannya, batas-batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya membahas berbagai persoalan bangsa tentang demokrasi dan kerusakan moral.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat 9,9 juta penduduk usia 15-24 tahun tanpa kegiatan (youth not in education, employment, and training).
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mendukung ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk forum khusus presiden RI terdahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved