Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGESAHAN International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance dipastikan memenuhi unsur penting dalam pembuatan undang-undang. Dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan DPR tiga unsur penting pembuatan undang-undang terpenuhi.
Baca juga: Meski sudah Minta Maaf, Effendi Simbolon akan Tetap Dipanggil MKD
"Sekarang untuk membuat undang-undang harus ada tiga yang tidak boleh kita lewati antara lain right to be heared, right to be considered, right to be explained. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau dari standar itu kita sudah sangat maju," ungkapnya, Rabu (14/9).
Sementara itu anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi ingin memastikan dengan adanya konvensi tersebut apakah ada upaya hukum yang berjarak atau hukum dengan prosesnya yang tidak selesai.
"Ini jadi penting yang selalu menjadi perdebatan pemerintah bahwa apakah dengan penandatanganan konvensi ini proses hukum tersebut bisa berlaku surut atau berlaku ke depan. Ini perdebatan yang selama ini masih terjadi bahkan sampai 2010 ditandatangani konvensi dan satgas," cetusnya. (OL-6)
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
UU KIA mewajibkan perusahaan atau penyedia gedung memberikan fasilitas tempat penitipan anak sebagai bentuk dukungan para ibu pascamelahirkan.
Undang-undang dan peraturan perlindungan anak dalam sistem penyelenggaraan elektronik harus menjamin keamanan dan perlindungan anak.
Program latihan untuk membina, memelihara kesehatan masyarakat haruslah terukur teratur dan berdosis memenuhi kriteria olahraga aerobik, tingkat golongan dan usia yang sangat heterogen.
Ada empat peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU KIA.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved