Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Fraksi PDIP DPR RI Adian Napitupulu meminta Partai Demokrat untuk mempelajari lagi hitungan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum bicara ke publik.
"Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) total kenaikan harga BBM (premium) Rp4.690. Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) total kenaikan BBM jenis premium/pertalite Rp3.500," ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9).
Ia melanjutkan, SBY menaikan BBM lebih mahal Rp1.190 dibandingkan Jokowi. Di era SBY upah minimum (contoh DKI Jakarta) Rp2,2 juta pada 2013. "Dengan BBM harga Rp6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini, BBM Rp10 ribu tapi upah minimum Rp4.641.000 per bulan. Itu artinya di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," tuturnya.
Sebelumnya Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyindir ada elite PDIP yang menangis saat menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM pada era SBY.
Adian juga membandingkan pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km.
"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan sejarah sehingga jika membandingkan, perbandingan itu logis tidak antilogika dan ahistoris," tandasnya. (RO/O-2)
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Kamala Harris, bakal calon presiden dari Partai Demokrat, telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Penyerahan surat rekomendasi telah diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada para kandidat cakada.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam pilkada DKI Jakarta.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved