Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis elektabilitas mereka tetap moncer pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Partai berlogo Kabah itu memastikan polemik terkait pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak bakal mengganggu.
"Dapat kami pertegas, PPP secara on the track Insyaallah siap bertarung untuk Pemilu 2024," kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi, Syaifullah Tamliha, Sabtu (27/8).
Syaifullah mengatakan PPP memiliki ‘pasar sendiri’ dari pemilu ke pemilu untuk mendulang suara. Sejumlah formula untuk meraih suara sudah berjalan.
Baca juga : Suharso Manoarfa Temui Presiden Jokowi
"Kami memonitornya secara struktural dengan metodologi yang kami miliki dan kader kami, terutama bacaleg DPRD Kab/Kota dan provinsi dan DPR RI makin giat bekerja yang berpedoman pada bedah dapil," jelas Syaifullah.
Ia juga menuturkan polemik soal 'amplop kiai' sudah mereda di internal partai. Terlebih Suharso sudah meminta maaf terkait pernyataannya itu.
"Setelah Pak Suharso meminta maaf, kader PPP sudah merasa tenang dan kondusif," ucap Syaifullah.
Baca juga : RK dan AHY Dicoret PDIP, PPP: Peluang Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Makin Besar
Pernyataan Suharso terkait amplop kiai diutarakan saat Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) pertengahan Agustus 2022. Menurut dia, hal tersebut menjadi permasalahan.
"Itu di mana-mana setiap ketemu, enggak bisa, bahkan sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, kalau salaman-nya nggak ada amplop-nya, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. Ini masalah nyata yang kita hadapi saat ini," kata Suharso.
Pernyataan itu berimbas pada pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Internal PPP juga bergejolak soal desakan mundur Suharso dari kursi pimpinan.
Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan H Muhammad Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur telah mengirimkan surat kepada Suharso Monoarfa yang memintanya untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada Senin (22/8). (OL-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved