Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk serius dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Langkah tegas harus dilakukan demi menghindarkan masyarakat, pelaku usaha, bahkan negara dari berbagai kerugian.
"Saya sudah pesan kepada Pak Menteri (Hadi Tjahjanto), jangan sampai ada yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Itu tidak boleh ada di Indonesia," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, Senin (22/8).
Baca juga: ATR/BPN: Modus Operasi Mafia Tanah Semakin Beragam
Pernyataan Kepala Negara diutarakan saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan latar belakang mantan Panglima TNI, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto diharapkan mampu bertindak tegas dan cepat jika mengetahui ada pergerakan mafia tanah.
"Pak Menteri kan mantan Panglima TNI, kalau masih ada yang main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan mengurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan," imbuh Jokowi.(OL-11)
Imparsial kritik penggunaan aparat TNI/Polri dalam konflik agraria. Annisa Yudha desak pendekatan perdata dan mediasi guna cegah kriminalisasi warga lokal.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyerahkan 109 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigrasi.
Merujuk data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023, tercatat masih ada 849 persil tanah milik Pemprov Sumut belum mengantongi sertifikat sampai sekarang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved