Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI salah satu bentuk dukungan atas momentum pemulihan ekonomi di daerah, Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) siap menggelar pameran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di pemerintah yang merupakan event terbesar di Indonesia melalui ajang Apkasi Procurement Network (APN) Tahun 2022.
APN 2022 akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus 2022 .
APN 2022 akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dukungan penuh Apkasi ini disampaikan Dewan Pengurus saat membuka Dialog Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Technical Meeting APN 2022 yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (3/8).
Mewakili Ketua Umum Apkasi yang berhalangan hadir, Koordinator Wilayah Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah, Halikinnor yang juga Bupati Kota Waringin Timur, mengatakan kegiatan APN digagas sebagai bentuk kewajiban moral untuk ikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi.
“Alasan utama mengapa Apkasi harus berperan aktif dalam gerakan ini karena sebagian besar dari barang dan jasa yang dimiliki oleh para penyedia atau perusahaan barang dan jasa, selaku end user-nya adalah anggota Apkasi yaitu pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang berjumlah 416,” kata Bupati Kotawaringin Timur ini.
Halikinnor menambahkan, salah satu peran Apkasi dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah ini adalah agar bagaimana anggota Apkasi terhindar dari permasalahan hukum dalam melakukan transaksi PBJ-nya.
Ia berujar, “Karena seperti sama-sama dimaklumi bahwa di beberapa daerah, walaupun tidak bisa kita generalisir, masih ada pengadaan barang dan jasanya bermasalah hingga berakhir di jalur hukum.”
Oleh karena itu, Halikinnor menambahkan APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan secara baik.
Selain itu, dengan kegiatan ini, pemerintah daerah (pemda) dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca juga: Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Presiden Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor
“Dan lagi melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang dan jasa,” imbuhnya.
Seperti diketahui LKPP telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan produk dalam negeri, produk UKM dan Koperasi menuju Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam kesempatan terpisah mengatakan event APN 2022 Expo and Forum di Hall A1 JIEXPO Kemayoran Jakarta, 24-26 Agustus 2022 sudah siap digelar.
Ia pun menambahkan, pameran ini merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan penyedia barang dan jasa.
Sarman menyebutkan potensi dan peluang ekonomi di sektor pengadaan barang/jasa ini cukup besar nilainya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran modal pengadaan barang/jasa sebesar Rp.1.481 triliun terdiri dari pemerintah pusat Rp.526 triliun, pemerintah daerah Rp.535 triliun dan BUMN Rp.420 triliun.
Porsi bagian pemda, pemerintah kabupatenlah yang paling banyak mengalokasikan untuk belanja barang/jasa.
Sarman juga menekankan pentingnya APN 2022 untuk bisa dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia barang/jasa.
"Akan tampil sebagai pembicara utama dalam event ini adalah Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas yang siap berdialog interaktif dengan para peserta pameran," katanya.
"Selain itu, pameran ini digelar untuk memberikan ruang komunikasi antara penyedia barang dan jasa dengan para Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa APN yang akan dilaksanakan rutin tiap tahunnya ini, dapat digelar di tempat berbeda. Tahun ini di Jakarta, tahun berikutnya dapat di Surabaya, Makasar atau di daerah lainnya. (RO/OL-09)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Pada pelaksanaan Musrenbang tahun ini, Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan inovasi pembangunan terbaik tahun 2024.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Seleksi Putri Otonomi Indonesia (POI) 2022 diikuti 35 peserta yang lolos penyaringan administratif dari sekitar 100 peserta yang berminat mendaftar.
Apkasi menyoroti kewajiban daerah dalam membelanjakan anggarannya yang berpotensi melebihi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sebesar 115%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved