Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS Partai PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro). Pada 16 Juli 2022 Mahfud menggantikan sementara almarhum Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022.
"Ad-interim itu perintah undang-undang, tentang menteri pengganti karena berhalangan tetap dan/ atau alasan lain. Maka itu menjadi hak prerogatif presiden untuk menunjuk dan memutuskan pengganti, pergantian menteri tersebut," terang Junimart ketika dihubungi Sabtu (23/7).
Baca juga: Legislator Apresiasi Kebijakannya Restorarive Juctice Kejaksaan Agung
Presiden, imbuh dia, berhak mengganti menteri-menteri yang membantunya kapanpun untuk efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, tegas Junimart, partainya tidak akan mengintervensi keputusan presiden terkait penunjukkan Mahfud yang menggantikan Tjahjo Kumolo.
"Karena hak keprerogatifannya, Presiden bisa saja mengganti kapan saja menteri-menterinya sebagai pembantu presiden.
PDIP tidak akan mengintervensi presiden di dalam penunjukan pengganti menteri," terang Junimart saat ditanya mengenai kemungkinkan PDIP mengajukan nama lain pengganti almarhum Tjahjo yang merupakan kader partai tersebut.
Penunjukan Mahfud sebagai Plt Menteri PAN-RB itu terhitung sejak 16 Juli 2022. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 75/2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri PANRB Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. (OL-6)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membentuk unit khusus mengelola pusat data nasional (PDN).
Azwar tidak membeberkan alasan kementerianya tidak menggunakan PDNS. Ia hanya menyebut telah memiliki sistem pencandangan atau back up data.
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan adanya tunjangan khusus bagi ASN yang pindah lebih dulu ke IKN Nusantara.
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas, mengumumkan pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dimulai secara bertahap mulai September 2024.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Pemerintah mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) diisi oleh aparat TNI dan Polri. Hal itu diatur dalam Rancangan peraturan pemerintah (RPP) ASN.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas untuk melakukan simulasi perpindahan ASN ke IKN.
PEMERINTAH mengubah siklus penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN). Rekrutmen akan lebih sering diadakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Ad Interim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved