Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung. Sementara ini, KIB terus membangun komunikasi politik dengan partai lain.
Ia memastikan meskipun sudah terbentuk KIB, komunikasi dengan partai lain tak terputus. Menurutnya KIB menganut asas inklusif terbuka.
"Interaksi sih selalu tidak pernah putus dengan berbagai partai," ucap Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
Pengamat Politik dan Kebijakan UPNVJ, Danis TS. Wahidin menilai sikap terbuka KIB adalah terobosan baru, setelah sebelumnya pada Pemilu 2014 dan 2019 kental dengan polarisasi politik yang kuat.
“Kita patut berbangga dan berbahagia bagaimana kemudian sikap para elit yang berorientasi pada nilai kebersamaan dan kebangsaan, otentikasi pada pembangunan kerakyatan yang tradisi ini tidak pernah hadir di dalam negeri ketika kontestasi politik,” jelasnya.
Langkah KIB untuk mengumpulkan partai-partai koalisi lalu kemudian mencari calon, sudah sesuai sistem. Diejelaskannya, koalisi yang baik adalah koalisi yang berjalan paralel dengan upaya penguatan koalisi partai dan pembentukan figur.
"Karena kalkulasi kemenangan politik pada pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dan peran koalisi partai politik untuk menyentuh presidensial treshold 20% dan elektabilitas pasangan figur untuk memenang pemilu 2024 secara langsung pemilihan dan pemasangan kandidat harus dibicarakan oleh koalisi secara mendalam," tutur Danis.
Sementara itu Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengungkapkan KIB sedang melakukan penjajakan dengan partai lain untuk mencari titik persamaan di antara mereka. Artinya, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk masuknya anggota koalisi dari partai lain.
Baca juga: Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu karena Bagikan Minyak Goreng Saat Kampanye
"Saya pikir sih kalau dalam masa sekarang saya mengistilahkan masa panjajakan, kayak orang pacaran. Jadi apapun itu terjadi untuk saling menyamakan persepsi, pandangan, pikiran, termasuk emosi. Jadi peluang-peluang itu masih terbuka kemungkinan, termasuk mengajak partai lain yang kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi," terang Aditya.
Memprbesar koalisi
Menurutnya, bergabungnya partai dalam KIB lebih didasari pada kecocokan pandangan dari para elite KIB dalam melihat potensi bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024.
"Kalau soal platform itu kadang-kadang partai politik kita tidak punya satu ikatan-ikatan ideologis yang relatif kuat, kalau saya melihatnya begitu. Sehingga yang masih diutamakan itu adalah kecocokan pandangan dari para tokoh atau figur, termasuk kalau bicara ini soal calon presidennya," tegasnya.
Aditya menambahkan KIB sedang ingin mewujudkan politik kebangsaan yang dinilai mampu menghadapi politik identitas yang sempat muncul dan membesar pada Pilpres 2019.
"Saya pikir semuanya atas nama politik kebangsaan. Karena yang dimaksud teman-teman politisi, politik kebangsaan tentu tidak ingin terulang kembali satu situasi di mana polarisasi politik atau politisasi identitas itu kuat," tegas dia.
Aditya menilai KIB tengah berupaya mencari kesepahaman atas politik kebangsaan untuk membendung politisasi identitas. "Jadi saya pikir mereka sedang mencari pencocokan-pencocokan di area itu, biar kemudian tidak terekspos kembali," tandasnya.(RO/OL-4)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved